JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyikapi ketegangan yang terjadi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya, dinamika hubungan kedua institusi penegak hukum tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Usulan itu disampaikan Benny menyusul penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
"Kami berpandangan bahwa mencuatnya perseteruan terbuka antara dua institusi penegak hukum utama, Kejaksaan Agung dan Polri telah berada pada titik yang meresahkan masyarakat dan mengancam sendi-sendi penegakan hukum di tanah air," ujar Benny dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).Baca Juga:
Menurut Benny, ketegangan antara Polri dan Kejaksaan Agung tidak boleh terus berlarut karena berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
"Konflik kelembagaan ini tidak boleh terus dibiarkan menjadi tontonan politik yang melemahkan negara," katanya.
Politikus Partai Demokrat itu menilai DPR perlu mempertimbangkan penggunaan hak angket sebagai instrumen konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan tersebut.
"DPR RI perlu segera mempertimbangkan penggunaan hak angket sebagai instrumen konstitusional tertinggi dalam fungsi pengawasan," ujarnya.
Benny berpandangan konflik yang terus terjadi mengindikasikan adanya persoalan koordinasi antarlembaga penegak hukum, bahkan dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan di tingkat eksekutif.
Ia menegaskan penggunaan hak angket bukan ditujukan untuk memperkeruh keadaan, melainkan sebagai langkah politik yang dinilai dapat mendukung efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Hak angket adalah instrumen korektif untuk mendukung Presiden Prabowo. Penggunaan hak angket justru merupakan langkah politik strategis DPR untuk mendukung efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo," katanya.
Menurut Benny, mekanisme pengawasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Panitia Kerja (Panja) dinilai sudah tidak lagi memadai untuk menyelesaikan persoalan yang berkembang.
Ia merujuk pada Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang MD3 yang mengatur fungsi pengawasan DPR.
BATU BARA Memasuki tahun ajaran baru 2026, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menghadirkan langkah yang dinilai mampu mempererat sinergi ant
PENDIDIKAN
LHOKSEUMAWE Pemerintah Aceh menyambut baik rencana investasi pembangunan pabrik metanol di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik delapan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak ada lagi pengamanan melekat dari personel TNI terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tinda
NASIONAL
JAKARTA Pemain keturunan IndonesiaAustralia, Mitchell Baker resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah menjalani pengambilan su
OLAHRAGA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai pelimpaha
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir mendorong penguatan peran ayah dalam mendukung pendidikan anak melalui Gerakan Ayah M
PENDIDIKAN
ACEH TAMIANG Wakil Gubernur Aceh memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Pemerintah Kabu
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan dukungan dan semangat kepada dua putraputri terbaik Sumatera Utar
PENDIDIKAN
BINJAI Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2026
PENDIDIKAN
