Ekonomi Masih Lesu, Pengamat Usul Target Pajak Diturunkan
JAKARTA Pemerintah diusulkan menurunkan target penerimaan pajak tahun 2026 di tengah kondisi ekonomi yang masih dibayangi pelemahan daya
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan sistem pembiayaan politik melalui pembatasan biaya kampanye, peningkatan transparansi sumber dana politik, serta penguatan pengawasan terhadap transaksi keuangan guna menekan risiko korupsi dalam proses politik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tingginya biaya kampanye menjadi salah satu faktor yang mendorong peserta pemilu mencari sumber pendanaan yang tidak transparan dan berpotensi memicu praktik koruptif.
"Untuk menekan praktik politik uang, KPK mendukung pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) serta peningkatan pengawasan terhadap aliran dana politik," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).Baca Juga:
Menurutnya, besarnya biaya yang harus dikeluarkan selama proses pemilu dapat menimbulkan tekanan ekonomi maupun politik bagi para kandidat.
KPK menilai kondisi tersebut berpotensi mendorong calon pejabat mencari dukungan pendanaan dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Budi menyebut hasil kajian KPK menunjukkan tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat memicu tindak korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang menduduki jabatan publik.
Ia menjelaskan, upaya mengembalikan biaya politik setelah terpilih berisiko memunculkan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, mulai dari pengaturan proyek, praktik jual beli jabatan, hingga tindakan koruptif lainnya yang merugikan masyarakat.
Karena itu, KPK juga mendorong transformasi pola kampanye agar lebih sederhana, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan platform digital serta media sosial.
Menurut Budi, pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi biaya politik sekaligus mendorong persaingan yang lebih sehat melalui adu gagasan, program kerja, dan integritas kandidat.
"Pencegahan harus dimulai sejak awal melalui perbaikan sistem kampanye, pembiayaan politik, dan penyelenggaraan pemilu agar demokrasi berjalan lebih bersih, adil, dan berintegritas," katanya.* (oz/dh)
JAKARTA Pemerintah diusulkan menurunkan target penerimaan pajak tahun 2026 di tengah kondisi ekonomi yang masih dibayangi pelemahan daya
EKONOMI
SORONG Anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal, secara resmi membuka Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tin
NASIONAL
ASAHAN Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Besar Sei Renggas, tepatnya di persimpangan Jalan Nusa Indah, Kelurahan Sei Renggas,
PERISTIWA
OlehPadian Adi S. SiregarPT Pertamina (Persero) dan pemerintah harus jujur untuk menyampaikan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab
OPINI
ROKAN HILIR Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau progres rehabilitasi dan renovasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Rokan
NASIONAL
MIAMI Timnas Perancis dan Inggris akan saling berhadapan dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berla
OLAHRAGA
LUBUK PAKAM Misteri pecahnya kaca jendela rumah dinas Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, segera menemui titik terang. Polresta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa setiap dugaan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren harus diprose
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan pen
NASIONAL
MEDAN Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan masih mendalami penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan sembilan kendaraan d
PERISTIWA