JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan memangkas anggaran TNI dan Polri sebagai bagian dari langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran agar belanja negara lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," ujar Prabowo.Baca Juga:
Presiden kemudian menanyakan langsung kepada jajaran TNI dan Polri yang hadir, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengenai kesiapan mereka apabila anggaran institusi dikurangi. Respons "siap" dan "ikhlas" pun terdengar dari para peserta.
Menurut Prabowo, kekuatan pertahanan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran militer, tetapi juga oleh kondisi rakyat yang sejahtera.
"Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau rakyat makmur, seluruh rakyat akan membela bangsa ini," katanya.
DPR: Efisiensi Harus Tetap Jaga Kekuatan Pertahanan
Menanggapi pernyataan Presiden, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai langkah efisiensi anggaran merupakan bagian dari upaya memastikan APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengurangan anggaran sektor pertahanan harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi keamanan nasional serta kesiapan operasional TNI.
"Efisiensi penting, tetapi jangan sampai mengganggu profesionalisme prajurit maupun pembangunan kekuatan pertahanan nasional," ujarnya.
Komisi I DPR, lanjut Dave, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan pembangunan nasional tetap terjaga.
TNI Dinilai Berpotensi Terganggu
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai pengurangan anggaran pertahanan berpotensi memengaruhi operasional TNI apabila tidak dihitung secara matang.
Menurutnya, bila efisiensi dilakukan, pemerintah perlu menentukan program mana yang harus diprioritaskan dan mana yang dapat ditunda.
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Tanjungbalai menggelar kegiat
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengapresiasi terbentuknya Ikatan Pejuang Honor R4 (IPHR) sebagai organisasi yang diha
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang resmi membuka Pameran Pembangunan dalam rangka Hari Ja
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menghadiri nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya menghormati putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan kedua yang diaju
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, menegaskan komitmennya menjadikan Desa Gambus Laut dan Desa Lubuk Cuik sebagai se
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Tahun Angga
NASIONAL
MEDAN Ribuan warga memadati Urban Community Park Kebun Bunga, Jalan Candi Borobudur, Medan Petisah, Senin dini hari, 20 Juli 2026, untuk
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan melak
NASIONAL
