Saat Prabowo Buka Opsi Pangkas Anggaran TNI-Polri demi Percepat Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan memangkas anggaran TNI dan Polri sebagai bagian dari langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran agar belanja negara lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," ujar Prabowo.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Tegaskan Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah Tak Perlu Izin Presiden

Presiden kemudian menanyakan langsung kepada jajaran TNI dan Polri yang hadir, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengenai kesiapan mereka apabila anggaran institusi dikurangi. Respons "siap" dan "ikhlas" pun terdengar dari para peserta.

Menurut Prabowo, kekuatan pertahanan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran militer, tetapi juga oleh kondisi rakyat yang sejahtera.

"Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau rakyat makmur, seluruh rakyat akan membela bangsa ini," katanya.

DPR: Efisiensi Harus Tetap Jaga Kekuatan Pertahanan

Menanggapi pernyataan Presiden, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai langkah efisiensi anggaran merupakan bagian dari upaya memastikan APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Namun, ia mengingatkan bahwa pengurangan anggaran sektor pertahanan harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi keamanan nasional serta kesiapan operasional TNI.

"Efisiensi penting, tetapi jangan sampai mengganggu profesionalisme prajurit maupun pembangunan kekuatan pertahanan nasional," ujarnya.

Komisi I DPR, lanjut Dave, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan pembangunan nasional tetap terjaga.

TNI Dinilai Berpotensi Terganggu

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai pengurangan anggaran pertahanan berpotensi memengaruhi operasional TNI apabila tidak dihitung secara matang.

Menurutnya, bila efisiensi dilakukan, pemerintah perlu menentukan program mana yang harus diprioritaskan dan mana yang dapat ditunda.

Prabowo Usul Pangkas Anggaran TNI-Polri, Ini Respons DPR

Ketika Efisiensi Harus Menghasilkan Manfaat

Menyiasati Utang Negara

Rapat dengan DPR Memanas, Purbaya Jelaskan Polemik Dana SAL di Bank BUMN

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun, Bank Indonesia Pastikan Tetap Aman

Defisit APBN Membengkak ke Rp670 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih Aman