Luhut Usul Kerugian Negara Tak Otomatis Dianggap Korupsi, Begini Sikap Presiden Prabowo
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya mengkaji ulang definisi tindak pidana korupsi dalam UndangUndang Pemberan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan menjelang dua tahun masa kepemimpinannya.
Dalam arahannya di hadapan seluruh jajaran kabinet, Prabowo mengatakan sidang tersebut digelar sebagai momentum untuk menilai capaian pemerintah sekaligus mempersiapkan laporan kepada masyarakat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, tradisi penyampaian capaian pemerintahan menjelang peringatan kemerdekaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas berbagai program yang telah dijalankan selama masa kepemimpinan.Baca Juga:
"Sudah menjadi tradisi Presiden Republik Indonesia menyampaikan kepada seluruh bangsa apa yang sudah dikerjakan selama masa pemerintahan," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.
Prabowo mengungkapkan, pemerintahannya akan memasuki usia dua tahun dalam waktu kurang dari tiga bulan. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah dijalankan.
Ia menilai, selama hampir dua tahun terakhir pemerintah bekerja dengan ritme yang sangat tinggi untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Menurutnya, padatnya aktivitas pemerintahan justru membuat banyak capaian belum sepenuhnya disadari, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
"Kadang-kadang karena kita bekerja sangat keras, kita sendiri tidak terlalu menyadari berapa banyak yang telah kita capai dalam dua tahun pertama," ujarnya.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan besar, baik dari kondisi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian maupun persoalan dalam negeri yang membutuhkan penyelesaian secara bertahap.
Ia menegaskan evaluasi kabinet menjadi langkah penting agar seluruh program prioritas dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sidang Kabinet Paripurna tersebut juga menjadi forum konsolidasi bagi seluruh jajaran pemerintahan dalam menyusun langkah strategis menghadapi sisa masa pemerintahan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Pemerintah berharap evaluasi tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sehingga berbagai target pembangunan nasional dapat tercapai sesuai rencana.* (in/dh)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya mengkaji ulang definisi tindak pidana korupsi dalam UndangUndang Pemberan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan desa serta kelurahan kr
PEMERINTAHAN
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan penyerahan pengelolaan RSUD dr M Thomsen kepada Pemerintah Kota Gunungsito
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta masyarakat melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan a
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta seluruh rumah sakit di Kota Medan tidak menolak pasien pengguna BPJS Kesehatan yang me
KESEHATAN
MEDAN Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkebunan dan pertemuan berbagai bud
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Banjir dan tanah longsor melanda enam kabupaten di Sumatera Utara pada pekan ketiga hingga keempat Oktober 2026. Bencana yang dipi
PERISTIWA
JAKARTA Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menjalin kerja sama untuk m
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Polda Sumatera Utara menyegel stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Suka Damai di Jalan MedanTebing Tinggi, Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengadukan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas KPK. P
HUKUM DAN KRIMINAL