Pemerintah Kucurkan Rp21,16 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera, Ribuan Huntap Mulai Dibangun September

JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp21,16 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dana tersebut difokuskan pada pembangunan kembali infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengatakan Kementerian PU menjadi salah satu kementerian yang telah memperoleh persetujuan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan sehingga pelaksanaan program pemulihan dapat segera berjalan.

Baca Juga:

• Rico Waas Tinjau Lokasi Ledakan Grand Polonia, Pemko Medan Kerahkan Alat Berat dan Tenaga Medis untuk Evakuasi Korban

"Tadi dipaparkan oleh Sekjen PU bahwa anggarannya sebanyak Rp 21,16 (triliun) untuk Kementerian PU itu sudah disampaikan bentuk kegiatannya. Titiknya jalan, jembatan, irigasi, macam-macam fasilitas yang akan dibangun," kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menjelaskan tambahan anggaran tersebut dibagi ke empat direktorat di lingkungan Kementerian PU.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperoleh anggaran sebesar Rp7,5 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga Rp6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4 triliun, serta Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebesar Rp2,89 triliun.

"Untuk penanganan pascabencana di Sumatera, Kementerian PU telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp21,16 triliun," ujar Apri.

Meski anggaran baru diterima pada akhir Juni 2026, pelaksanaan program mulai menunjukkan perkembangan.

Hingga pertengahan Juli, realisasi keuangan telah mencapai Rp2,4 triliun atau 11,35 persen, sementara progres fisik pekerjaan telah menyentuh 26,4 persen.

"Kami menyadari ini memang masih belum terlalu tinggi realisasinya, karena memang mengingat dana ini baru masuk di Kementerian PU di akhir bulan Juni 2026. Sehingga memang untuk realisasi kami terus akan menggenjot terus agar penuntasannya untuk di 2026 ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat banyak," imbuhnya.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan proses tender pembangunan huntap telah berjalan dan pembangunan secara masif ditargetkan dimulai pada September 2026.

"Tadi kita sudah melaporkan kepada Pak Mendagri, yang pertama proses tender sudah berjalan. Kita siap membangun bulan September," kata Maruarar.

Ia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan lahan agar pembangunan tidak mengalami keterlambatan.

Menurutnya, lokasi relokasi harus benar-benar aman dari ancaman bencana serta tetap memiliki akses terhadap sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat ibadah.

"Saya sudah minta dari awal, lahan yang disiapkan itu benar-benar aman. Jangan kita memindahkan masyarakat yang terkena bencana ke daerah yang tidak aman juga," ujarnya.

"Jadi supaya jangan nanti kosong, kalau dibuatnya jauh sekali nanti enggak ada yang mau menghuni," jelasnya.

Maruarar juga mengungkapkan bahwa pembangunan huntap melalui skema gotong royong telah menunjukkan hasil.

Hingga saat ini sekitar 500 unit huntap telah selesai dibangun dari target 2.603 unit.

"Sekitar 500 huntap sudah selesai. Bukan huntara ya, huntap yang sudah selesai di tiga provinsi itu," ujarnya.

Menurutnya, rumah-rumah tersebut segera diserahkan kepada masyarakat agar para penyintas bencana dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.

"Kita sudah bisa menyerahkan kepada rakyat, bisa dihuni, karena mereka pengungsi ini sangat-sangat sekali berharap kita menyediakan hunian dengan cepat," katanya.

Sementara itu, Tito Karnavian menjelaskan pemerintah menargetkan pembangunan 7.952 unit huntap melalui pendanaan APBN dengan nilai Rp2,2 triliun.

Hunian tersebut akan dibangun di 54 lokasi dengan total luas lahan mencapai 198,21 hektare.

"Jadi 7.952 unit dengan anggaran 2,2 triliun akan dibangunkan huntap kompleks. Lokasinya 54 kompleks dan total lahannya 198 hektare," ujar Tito.

Dari total target tersebut, sebanyak 6.220 unit akan dibangun di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.* (d/ad)

Rico Waas Tinjau Lokasi Ledakan Grand Polonia, Pemko Medan Kerahkan Alat Berat dan Tenaga Medis untuk Evakuasi Korban

Pemprov Aceh Siapkan 766 Paket Kegiatan Senilai Rp824,9 Miliar untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana

Mendobrak Kebuntuan Tata Kelola Pajak

Berkantor di Kepulauan Nias, Bobby Nasution Bawa Agenda Besar Percepat Pembangunan Infrastruktur hingga Kesehatan

Pemprov Sumut Perkuat Layanan Kesehatan Nias Utara, RSUD Tafaeri Diproyeksikan Naik Kapasitas

Pemerintah Aceh Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, Pastikan Pasokan Aman untuk Masyarakat