DPR Soroti Penahanan Febrie Tanpa Borgol dan Rompi, Tegaskan Tak Boleh Ada Perlakuan Khusus

JAKARTA – Penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tanpa mengenakan rompi tahanan dan borgol menuai sorotan dari kalangan DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan setiap tersangka harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa ada perlakuan khusus.

Menurut Sahroni, status seseorang sebagai mantan pejabat penegak hukum tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.

"Sekali seseorang berhadapan dengan hukum, kedudukannya harus setara. Tidak boleh ada perlakuan istimewa. Sehingga seharusnya pihak kejaksaan harus memakaikan rompi tahanan kepada FA," kata Sahroni, Sabtu (25/7/2026).

Baca Juga:

• Febrie Ditahan Tanpa Rompi, Beda Perlakuan dengan Dadan Hindayana Jadi Sorotan Publik

Politikus Partai NasDem itu juga mengingatkan agar tidak ada perlakuan khusus terhadap Febrie selama menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Dan di dalam tahanan juga jangan ada perlakuan spesial apa pun," ujarnya.

Sahroni menilai penanganan perkara yang melibatkan mantan Jampidsus tersebut kini menjadi perhatian luas masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjaga transparansi dan konsistensi agar kepercayaan publik tetap terjaga.

"Publik mengawasi 24 jam kasus ini. Pertaruhannya adalah kepercayaan publik. Jangan sampai karena satu orang, kepercayaan masyarakat menjadi hilang," tegasnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai perlakuan terhadap Febrie berbeda dibandingkan tersangka lain yang selama ini ditangani Kejaksaan Agung.

"Itu perlakuan yang tidak sama dengan para tersangka lain. Itu jelas mengusik rasa keadilan," kata Rudianto.

Ia mengingatkan bahwa selama menjabat sebagai Jampidsus, Febrie menerapkan penggunaan borgol dan rompi tahanan kepada para tersangka tindak pidana korupsi. Karena itu, menurutnya, standar yang sama seharusnya diterapkan kepada siapa pun yang berstatus tersangka.

"Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini menerapkan penggunaan borgol dan rompi tahanan kepada para tersangka, ketika dirinya menjadi tersangka justru mendapat perlakuan berbeda," ujarnya.

Rudianto menegaskan prinsip equality before the law harus menjadi dasar dalam setiap proses penegakan hukum.

"Semua sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada kesan perlakuan istimewa kepada siapa saja yang menjadi tersangka," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menahan Febrie Adriansyah pada Jumat (24/7/2026) malam usai ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Saat digiring menuju mobil tahanan hingga tiba di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih, Febrie terlihat tidak mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda maupun borgol di tangannya. Kondisi tersebut berbeda dari prosedur yang lazim diterapkan kepada tersangka lain.

Ketika ditanya wartawan mengenai rompi tahanan, Febrie hanya memberikan jawaban singkat.

"Wah enggak lah," ucapnya sambil berjalan menuju pintu masuk Rutan KPK.

Menanggapi sorotan tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Rudi Margono menjelaskan tidak dipakaikannya rompi tahanan kepada Febrie karena situasi saat itu sudah larut malam dan proses pemindahan dilakukan secara terburu-buru.

"Kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga, tadi sudah malam," ujar Rudi.

Meski demikian, penjelasan tersebut masih memunculkan perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak menilai prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus diterapkan secara konsisten kepada seluruh tersangka tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan yang pernah diemban.* (k/dh)

Tanpa Rompi Tahanan dan Borgol, Penahanan Febrie Adriansyah Disorot Praktisi Hukum

Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Sebagai Tersangka, Sebut Rompi Oranye dan Borgol Sebagai Lambang Perjuangan?

KPK Panggil Herman Herry Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos Presiden

Puan soal Anggota DPR Terlibat Judol: Sebut Namanya, Biar Tak Ada Fitnah

Ribuan Apdesi Kembali Menggelar Aksi di Depan Gedung DPR, Jakarta

Mahfud Md Sebut Revisi UU MK Tak Ada Unsur Genting