Ganti Rezim Cuma Ganti Wajah, Ini Alasan Korupsi RI Tak Kunjung Tumbang

Pieter mengingatkan bahwa penegakan hukum yang dipengaruhi kepentingan politik maupun oligarki berpotensi merusak kepastian hukum, menurunkan kepercayaan publik, hingga mengganggu iklim investasi nasional. Meski demikian, ia menilai masih banyak aparat penegak hukum di Kejaksaan, Kepolisian, maupun lembaga peradilan yang bekerja secara profesional dan berintegritas. Tantangannya, figur-figur tersebut harus diberikan ruang melalui sistem promosi yang transparan dan berbasis merit.

Selain pembenahan sistem, Pieter menilai pendidikan juga memegang peran penting dalam memutus mata rantai korupsi. Pendidikan antikorupsi, menurutnya, tidak cukup hanya diajarkan di ruang kelas, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku para pemimpin, budaya birokrasi, dan kehidupan politik sehari-hari.

Ia kemudian mengutip mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, yang menyebut korupsi paling banyak merugikan kelompok miskin karena mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.

"Korupsi pada akhirnya bukan sekadar soal uang negara yang hilang. Ia menggerus kualitas pendidikan, memperburuk layanan kesehatan, memperlambat pembangunan infrastruktur, serta memperlebar kesenjangan sosial. Korupsi sesungguhnya adalah pencurian atas masa depan rakyat," ujarnya.

Karena itu, Pieter menilai agenda pemberantasan korupsi harus lebih menitikberatkan pada pembangunan sistem yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan. Reformasi birokrasi harus berbasis kompetensi dan merit, promosi jabatan dilakukan secara transparan, pengawasan diperkuat dengan teknologi, serta perlindungan terhadap aparat berintegritas dan pelapor dugaan korupsi harus menjadi prioritas.

"Negara tidak kekurangan strategi memberantas korupsi. Yang masih langka adalah keberanian untuk menegakkannya secara konsisten, tanpa kompromi dan tanpa pilih kasih," katanya.

Lebih lanjut, Pieter menegaskan keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata diukur dari banyaknya pejabat yang dipenjara, melainkan dari semakin sempitnya ruang bagi korupsi untuk tumbuh.

"Ketika integritas menjadi budaya, hukum ditegakkan secara adil, dan orang-orang terbaik diberi kesempatan memimpin, saat itulah negara benar-benar menunjukkan bahwa ia tidak sekadar memerangi korupsi, tetapi telah belajar untuk tidak lagi hidup berdampingan dengannya," tegas Pieter.* (oz/dh)

Tolak Jadi Sekadar Pasar, Indonesia Ajak India Bangun Riset AI dari Nikel hingga Talenta Muda

Sempat Kabur dan Jadi DPO, Buronan Korupsi Kredit Bank Sumut Rp2,2 M Akhirnya Dibekuk di Jakarta

Presiden Prabowo Malam Ini ke Monas, Pimpin Zikir Kebangsaan Bersama 100 Ribu Warga

KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Komisi Asuransi Kapal Pelni, Negara Rugi Rp15,6 Miliar

Cabai Makin Pedas, Harga Ayam dan Daging Sapi Ikut Naik di Awal Agustus 2026

Jelang HUT RI ke-81, Pemerintah Siapkan Rangkaian Agenda Kemerdekaan Mulai Zikir Kebangsaan hingga Merdeka Run