1.147 Paspampres Disiagakan Jelang HUT RI ke-81, Alutsista Turut Disiapkan
JAKARTA Sebanyak 1.147 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) disiapkan untuk mengamankan rangkaian peringatan HUT ke81 Kemerd
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online, termasuk ojek online (ojol), rampung sebelum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan proses finalisasi penyusunan aturan tersebut telah selesai. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan tahapan administrasi.
"Semoga bisa sebelum 17 Agustus ya. Ini masalah administrasinya kan," kata Prasetyo Hadi usai rapat pembahasan Perpres di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).Baca Juga:
Prasetyo juga mengonfirmasi bahwa dalam aturan tersebut pengemudi ojol akan dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan masih terdapat dua pasal yang sedang dimatangkan pemerintah sebelum aturan tersebut diselesaikan.
Menurut Maman, perubahan status pengemudi ojol menjadi pelaku UMKM nantinya dapat memberikan sejumlah keuntungan. Salah satunya adalah fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja.
Selain itu, pengemudi ojol disebut dapat memperoleh akses terhadap berbagai paket insentif yang disiapkan pemerintah untuk sektor UMKM.
Maman juga membantah isu yang menyebut perubahan status pengemudi ojol menjadi UMKM akan membuat mereka dikenakan pajak.
"Saya mau luruskan kalau misalnya ada yang cerita-cerita, mengatakan mengenai bahwa ojol akan dikenakan pajak lah ini segala macam saya luruskan, enggak. Jadi 100 persen itu isu hoaks," tegas Maman.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut justru diarahkan untuk memberikan peluang usaha yang lebih luas kepada para pengemudi ojol dan keluarganya.
Menurut Maman, status sebagai pelaku UMKM dapat membuka kesempatan bagi pengemudi untuk mengembangkan usaha di luar aktivitas mengantar penumpang maupun barang.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pemanfaatan kendaraan untuk usaha penyewaan. Pengemudi dapat memiliki lebih dari satu sepeda motor dan menyewakannya sebagai bagian dari peluang usaha.
JAKARTA Sebanyak 1.147 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) disiapkan untuk mengamankan rangkaian peringatan HUT ke81 Kemerd
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan kondisi keamanan nasional menjelang peringatan HUT ke81 Kemerdekaan RI dalam keadaan mantap dan terkendali.
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan sejumlah inovasi teknologi untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gr
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Destry Damayanti menjadi satusatunya nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) unt
EKONOMI
JAKARTA YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait konten siaran langsung yang diduga mengajak
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mencairkan anggaran Rp 18,9 triliun untuk membantu pemerintah daerah (pemda) yang mengalami kesulitan membayar gaji Peg
PEMERINTAHAN
BINJAI Polisi menangkap seorang aparatur sipil negara (ASN) yang berprofesi sebagai bidan berinisial SS (55) bersama anaknya, RD (31). K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan kebijakan pencopotan Kapolda hingga P
NASIONAL
MEDAN Terdakwa Budi Pranoto mengungkap adanya permintaan komisi sebesar 44 persen dalam proyek pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kab
HUKUM DAN KRIMINAL