JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan makanan dalam paket program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dikonsumsi apabila ditemukan bagian yang berbau atau dinilai tidak layak. Bahkan, jika hanya sayurnya yang bermasalah sementara nasi dan lauk terlihat aman, seluruh paket makanan tetap harus dikembalikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemeriksaan kondisi makanan sebelum dikonsumsi menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Menurut Sudaryono, makanan yang menunjukkan tanda-tanda tidak layak konsumsi harus ditangani secara menyeluruh. Penerima manfaat tidak diperbolehkan memilih bagian makanan yang dianggap masih aman untuk tetap disantap.Baca Juga:
"Kalau ditemukan tidak layak, misalnya ada lauk, ada sayur, ada buah, ada nasi, misalnya yang bau hanya sayurnya, harus tidak dikonsumsi semuanya," tegas Sudaryono, Kamis (13/8/2026).
Sudaryono menjelaskan, makanan yang dinilai tidak layak harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Selanjutnya, makanan tersebut akan diperiksa dan diinvestigasi untuk mengetahui penyebab kondisi tersebut.
"Bagaimana kalau ditemukan tidak layak, wajib hukumnya tidak dikonsumsi dan dikembalikan kepada dapur SPPG. Kemudian nanti kami akan lakukan pemeriksaan," ujarnya.
Pemeriksaan makanan juga melibatkan guru sebelum makanan MBG diberikan kepada peserta didik. Guru didorong melakukan pemeriksaan organoleptik dengan memperhatikan kondisi makanan, termasuk aroma, penampilan, dan kondisi fisiknya.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan dikonsumsi oleh peserta didik maupun guru.
BGN menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan program MBG. Makanan yang bergizi harus dipastikan aman terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.
Selain memperkuat pemeriksaan, BGN juga menegaskan akan mengambil tindakan terhadap SPPG apabila ditemukan kelalaian yang berdampak terhadap keamanan makanan.
Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memastikan program MBG berjalan dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan, serta keamanan seluruh penerima manfaat.* (dw/dh)
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
