Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH — Suasana meriah tampak menyelimuti halaman depan Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT BNA) pada Jumat pagi, 14 Agustus 2026.
Keluarga besar lembaga peradilan tersebut tumpah ruah mengikuti kegiatan Gerak Jalan Santai yang dilepas langsung oleh Wakil Ketua PT BNA, A. Bondan, SH, MH.
Kegiatan jalan santai ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) serta HUT Mahkamah Agung (MA) ke-81.Baca Juga:
Berbagai agenda perlombaan dalam Pekan Olahraga PT BNA ini telah dimulai sejak 10 Agustus 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 19 Agustus mendatang.
Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor yang juga dipercaya sebagai Ketua Panitia, Dr. Firmansyah, SH, MH, mengungkapkan bahwa gerak jalan santai menjadi cabang perlombaan dengan jumlah peserta paling membludak.
Tercatat, hampir 200 orang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.
.jpeg)
Ramainya peserta tak lepas dari antusiasme para hakim, jajaran kepaniteraan, kesekretariatan, seluruh pegawai, hingga melibatkan para istri dan anak-anak.
Tanpa perlu proses pendaftaran yang rumit, peserta hanya diwajibkan hadir sebelum pukul 08.00 WIB dengan mengenakan pakaian olahraga serta atribut merah putih.
"Yang penting hadir ke kantor sebelum jam 8.00 pagi, memakai pakaian olahraga dan atribut HUT RI merah putih," ujar Firmansyah, yang telah bertugas selama delapan tahun sebagai Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor.
Dengan rute sepanjang kurang lebih 5 kilometer, para peserta mulai bergerak dari Gedung PT BNA, menyusuri jalan di sekitar Pendopo Gubernur, melewati samping Masjid Raya Baiturrahman, melipir ke kawasan Blang Padang hingga Museum Tsunami, sebelum akhirnya kembali ke titik awal.
Barisan terdepan tampak diikuti langsung oleh Ketua PT BNA Dr. Sutio bersama istrinya, berbaur akrab bersama para hakim dan ratusan peserta lainnya.
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL