Diduga Kursi Mahasiswa Diperjualbelikan, DPR Tegaskan Kampus Bukan Tempat Transaksi Buntut Kasus Unsoed

JAKARTA - Komisi X DPR RI meminta dugaan praktik rasuah dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) tidak sampai merusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi. DPR juga mendorong pembenahan sistem seleksi mahasiswa agar lebih transparan dan akuntabel.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan keprihatinan atas penyidikan dugaan korupsi dalam proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Unsoed yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami atas nama Komisi X DPR RI menyatakan rasa prihatin dan sangat menyayangkan jika dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman benar terjadi," kata Lalu saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga:

• KPK Temukan Surat Edaran Antikorupsi di Rektorat Unsoed, Malah Ada Dugaan Pengondisian PMB

KPK sebelumnya melakukan serangkaian penggeledahan di wilayah Purwokerto dalam penyidikan dugaan korupsi terkait proses penerimaan mahasiswa baru di Unsoed. Penanganan perkara tersebut telah masuk ke tahap penyidikan.

Lalu menegaskan perguruan tinggi tidak boleh menjadi tempat terjadinya transaksi untuk memperoleh kursi mahasiswa. Menurutnya, proses penerimaan mahasiswa harus didasarkan pada prinsip objektivitas dan prestasi.

Ia meminta seleksi mahasiswa baru berjalan secara objektif, transparan dan akuntabel. Kemampuan finansial maupun kedekatan dengan pihak tertentu, kata dia, tidak boleh menjadi faktor penentu kelulusan calon mahasiswa.

"Jangan sampai pendidikan tinggi menjadi ruang untuk bertransaksi bagi mereka yang memiliki finansial berlebih. Praktik suap tidak boleh terjadi di perguruan tinggi manapun," ujarnya.

Meski demikian, Lalu tetap mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah selama proses hukum yang dilakukan KPK berlangsung. Ia menyerahkan pengungkapan fakta perkara kepada lembaga antirasuah.

Di sisi lain, kasus tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola penerimaan mahasiswa baru, terutama pada jalur seleksi mandiri yang selama ini menjadi perhatian publik.

"Jangan sampai persoalan ini justru merusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi," kata Lalu.

Komisi X DPR RI berencana memanggil kementerian terkait untuk meminta penjelasan mengenai langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam memperkuat tata kelola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN).

Lalu mengatakan Komisi X juga telah menyelesaikan Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Panja SPMB). Panja tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki sistem seleksi mahasiswa ke depan.

Menurutnya, penguatan sistem diperlukan agar proses penerimaan mahasiswa berlangsung lebih tertib, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sekaligus untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses seleksi.

Kasus dugaan korupsi di Unsoed kini masih dalam proses penyidikan KPK. DPR berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia.* (mt/dh)

KPK Temukan Surat Edaran Antikorupsi di Rektorat Unsoed, Malah Ada Dugaan Pengondisian PMB

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Unsoed, Wakil Ketua Gerindra Banyumas Dinonaktifkan

Rektor Unsoed Pernah Tolak MBG dan KDMP, KPK Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan OTT

KPK: Korupsi di Dunia Pendidikan Ancam Masa Depan Indonesia

Peran Mulyono dalam Kasus Dugaan Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed

KPK: Jalur Mandiri PTN Berpotensi Jadi Ladang Korupsi