Bukan Cuma Buat Atasi Karhutla, DPR Ungkap Alasan Suku Dayak Dapat 'Privilege' Khusus Masuk TNI

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan penyesuaian syarat rekrutmen prajurit TNI bagi masyarakat Dayak pedalaman bukan kebijakan khusus untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, kebijakan tersebut lebih ditujukan untuk membuka kesempatan pengabdian yang lebih besar bagi masyarakat Dayak.

"Penyesuaian rekrutmen bagi masyarakat Dayak bukan kebijakan khusus untuk menangani karhutla," kata Dave, Senin (31/8/2026) malam.

Dave mengatakan masyarakat Dayak di sejumlah wilayah Kalimantan hidup sangat dekat dengan kawasan hutan. Kondisi geografis dan karakter wilayah tersebut membuat masyarakat setempat memiliki pemahaman terhadap lingkungan yang dapat menjadi salah satu keunggulan dalam mendukung tugas di lapangan.

Baca Juga:

• Menhut Raja Juli Tegaskan Hukum Karhutla Tak Boleh Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Meski demikian, Dave menegaskan penyesuaian syarat tidak berarti menurunkan standar dasar seorang prajurit TNI.

"Kondisi geografis dan akses di wilayah pedalaman memang berbeda, sehingga penyesuaian persyaratan dapat dilakukan secara proporsional tanpa mengurangi standar kemampuan, kesehatan, integritas, disiplin, dan kesiapan prajurit," ujarnya.

Menurut Dave, kebijakan tersebut justru menjadi langkah positif untuk memperluas kesempatan bagi putra-putri Dayak pedalaman yang ingin mengabdi kepada negara.

Dia menilai keberadaan lebih banyak masyarakat dari berbagai latar belakang daerah di tubuh TNI dapat memperkuat keberagaman sekaligus kedekatan TNI dengan masyarakat di wilayah pedalaman.

"Putra-putri Dayak yang memahami karakter wilayah dan masyarakatnya dapat menjadi bagian dari kekuatan pertahanan sekaligus memperkuat kedekatan TNI dengan masyarakat pedalaman," kata Dave.

Dave juga menyebut kesempatan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda Dayak untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Bagi masyarakat Dayak, kesempatan ini menjadi ruang untuk ikut menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk berkembang dan membangun karakter melalui pengabdian di TNI," ujarnya.

Menhan Ungkap Ada Penyesuaian Syarat

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan masyarakat Dayak pedalaman mendapat peluang khusus dalam proses rekrutmen prajurit TNI. Salah satu penyesuaian yang disebutnya berkaitan dengan postur tubuh.

"Oh ya, suku Dayak pedalaman dimintakan peluang untuk bisa masuk TNI, yang pendek-pendek kasih sedikit privilege lah," ujar Sjafrie di Gedung DPR RI, Senin (31/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie ketika menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pejabat di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (29/8/2026).

Dalam pertemuan itu, penyesuaian syarat rekrutmen masyarakat Dayak pedalaman menjadi salah satu hal yang dibahas. Pertemuan juga membahas penanganan sejumlah bencana, termasuk gempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi serta karhutla di Kalimantan dan Sumatera.

Dave menilai kebijakan penyesuaian rekrutmen tersebut tetap berpotensi memberikan manfaat dalam penanganan kebencanaan. Namun, dia kembali menegaskan kebijakan tersebut bukan dibuat secara khusus untuk menangani karhutla.

KSAD: Tato Adat Tak Jadi Masalah

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan calon prajurit yang memiliki tato karena tradisi tidak menjadi persoalan dalam proses masuk TNI.

Menurut Maruli, ketentuan mengenai tato yang berkaitan dengan tradisi sebenarnya telah diperbolehkan sejak lama, termasuk bagi masyarakat Dayak.

"Ya memang dari dulu juga sudah boleh, memang enggak ada masalah itu, dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan, tapi sejauh ini memang belum ada yang mendaftar yang seperti itu, nanti kami akan cari lagi," ujar Maruli di Gedung DPR RI, Senin.

Maruli mengatakan TNI juga membutuhkan keterwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, terutama seiring adanya rencana penambahan personel.

"Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia, apalagi kita sekarang menambah personel, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus," katanya.* (k/dh)

Menhut Raja Juli Tegaskan Hukum Karhutla Tak Boleh Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Menhan Sjafrie: Penanganan Karhutla Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah

Warga Dayak Bertato Tak Perlu Khawatir, KSAD: Tetap Bisa Daftar TNI

Masih Ada Satu Titik Karhutla di Sumut, Api Bakar 3 Hektare Hutan Samosir

Tak Terima Divonis 10 Tahun dalam Kasus Gunakan Pesawat Militer untuk Kirim Sabu, Mayor Laut Faisal Tempuh Banding

Karhutla Mulai Mengintai, Sekolah di Tanjab Timur Masih Tatap Muka