Anggota TNI Jadi Saksi Kasus Obat Keras di Medan, Akui Ajak Terdakwa Antar Pil
MEDAN Anggota TNI Defanda Yunista Ginting alias Fanda, 35 tahun, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan peredaran oba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Perselisihan antara pekerja dan perusahaan menjadi salah satu persoalan dalam hubungan industrial.
Sengketa dapat berkaitan dengan upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, hingga pemenuhan hak pekerja.
Persoalan tersebut dapat berlangsung panjang apabila tidak tersedia mekanisme penyelesaian yang efektif.Baca Juga:
Salah satu upaya yang kini mendapat perhatian adalah Desk Ketenagakerjaan Polri yang diluncurkan pada 20 Januari 2025.
Desk tersebut dirancang sebagai wadah penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.
Tahapannya meliputi laporan, gelar perkara, mediasi, hingga penegakan hukum sebagai ultimum remedium atau upaya hukum terakhir.
Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria mengatakan pendekatan melalui mediasi mulai menunjukkan hasil dalam sejumlah kasus.
Salah satunya sengketa antara PT Kerta Gaya Pusaka dan 131 pekerja yang mengalami PHK sejak 2021.
Selama beberapa tahun, para pekerja belum memperoleh kompensasi PHK dan kekurangan upah.
Melalui fasilitasi dan mediasi Desk Ketenagakerjaan Polri pada Juni 2026, perusahaan menyatakan kesediaannya membayarkan kompensasi PHK dan kekurangan upah dengan nilai total sekitar Rp10 miliar kepada 131 pekerja.
"Kasus ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar forum mempertemukan dua pihak, tetapi dapat menghasilkan kepastian konkret atas hak pekerja sekaligus memberikan jalan keluar bagi perusahaan dari sengketa yang telah berlangsung lama," kata Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria, di Kendal, Jawa Tengah, Jumat (4 September 2026).
Dani mengatakan kasus lain terjadi pada PT Amos Indah Indonesia.
MEDAN Anggota TNI Defanda Yunista Ginting alias Fanda, 35 tahun, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan peredaran oba
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang perempuan berinisial A (23) diduga mencuri seorang bayi lakilaki dari RSU Sundari, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. D
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengapresiasi rencana Pesta Puncak Tahun Transformasi Huria Kristen Batak Protesta
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Tanjungbalai menunjukkan komitmennya mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di Sumatera Utara. Komitmen itu ditunju
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan peletakan batu pertama pembangunan dan rehabilitasi Gedung Rumah Sakit U
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. menegaskan pentingnya penguatan Satu Data Indonesia (SDI) seba
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Cinta kepada Rasulullah saw bukan sekadar rasa kagum, memperbanyak shalawat, atau mengenang sejarah beliau. Cinta kepada Rasu
AGAMA
BANDA ACEH Polresta Banda Aceh mendalami laporan dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan LP (23), mantan karyawan sebuah usaha Bugar R
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut terus mendampingi Pemerintah Kabupaten
PERISTIWA
TAPTENG Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau progres rehabilit
PEMERINTAHAN