Beri Efek Jera Pelaku Karhutla, Menhut Usul Lahan Terbakar Jangan Ditanami Lagi Selama 5 Tahun

JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipasangi plang larangan dan tidak ditanami kembali selama lima tahun.

Usulan tersebut disampaikan Raja dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Lanud Supadio, Kalimantan Barat, Jumat, 4 September 2026.

"Mungkin nanti daerah-daerah yang APL yang memang sudah terbakar itu, ya segeralah mungkin diplang nanti," kata Raja dalam rapat koordinasi di Lanud Supadio, Kalimantan Barat, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:

• Kepala BNPB: Asap dan Kabut Karhutla Bisa Hilang jika Hujan Deras Turun

Raja meminta Kepolisian RI dan Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan memasang plang di wilayah APL yang telah terbakar.

Dia juga mengusulkan adanya aturan daerah yang melarang lahan tersebut ditanami selama lima tahun.

Menurut Raja, langkah itu diharapkan dapat menjadi efek jera, terutama bagi korporasi yang melakukan land clearing atau pembukaan lahan dengan cara membakar.

"Gakkum dan Kapolda misalkan diplang supaya dan ada perdanya di sini Pak ya. Bahwa tidak boleh ditanam selama 5 tahun gitu misalkan," ucap dia.

Raja mengatakan keberadaan aparat dan petugas penegakan hukum di area tersebut diharapkan membuat pihak yang hendak membuka lahan dengan cara membakar berpikir ulang.

"Sehingga tahun depan orang mikir-mikir kalau mau land clearing dengan cara itu, enggak bisa diapa-apain juga nih ada, ada polisi yang jaga, ada Gakkum yang jaga, ada semua pihak yang jaga," ujar dia.

Raja juga menekankan penegakan hukum dalam kasus karhutla harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Dia mengatakan prinsip tersebut berulang kali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto.

"Tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Perseorangan, korporasi, kalau emang ada tindakan ilegal, kita lakukan. Supaya apa? Supaya kapok. Supaya ada deterrent effect," tegas dia

Menurut Raja, penindakan terhadap pelaku karhutla tidak boleh hanya menyasar masyarakat perseorangan.

Korporasi yang terbukti melakukan tindakan ilegal juga harus ditindak sesuai ketentuan hukum.

Selain penegakan hukum, Raja menilai edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan karhutla.

Menurut dia, berbagai upaya seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, pengerahan satgas darat, hingga penegakan hukum tidak akan maksimal tanpa kesadaran masyarakat untuk mencegah kebakaran.

Raja mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah di sekitar wilayah kering, maupun melakukan land clearing dengan cara membakar.

Dia juga mengajak tokoh masyarakat ikut memberikan edukasi, terutama di tengah kondisi El Nino yang disebutnya kuat.

"Jangan main api dulu deh. Pasti terbakar," ujar Raja.

Raja juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah bersatu menangani karhutla di Kalimantan Barat.

Dia secara khusus meminta jajaran DPRD ikut mendukung upaya penanganan kebakaran.

Raja meminta persoalan politik lokal tidak mengganggu penanganan karhutla yang saat ini menjadi persoalan bersama.

"Mohon saya dengar-dengar selinting-selintingan juga ya para politisi, mungkin Pak Ketua DPRD, ya bersatu dulu lah kita ini untuk soal kebakaran ini. Soal politiknya yang kemudian gaduh-gaduh lokal, nantilah, selesaikan karhutla ini, dihitung lagi. Supaya kompak dulu," ucap Raja

Dia menegaskan penanganan karhutla bukan persoalan kelompok atau identitas masyarakat tertentu, melainkan kepentingan nasional.

"Enggak ada soal Dayak, enggak ada soal Melayu, ini soal Indonesia. Kita selesaikan dulu ya. Soal-soal yang lain kita hitung belakangan lah kira-kira gitu," lanjut dia.* (km/ad)

Kepala BNPB: Asap dan Kabut Karhutla Bisa Hilang jika Hujan Deras Turun

Pemecatan Dua Anggota BAIS Dihapus, TAUD: Peradilan Militer Perkuat Kesan Impunitas dan Jadi Wadah Lindungi Sesama Prajurit

Zulhas: Tak Ada Negara Maju Tanpa Swasembada

Polri Tetapkan 112 Tersangka Kasus Karhutla, Riau Terbanyak

Bayi Dijual Rp15 Juta, Mantan Perawat Diduga Jadi Otak Penculikan di RS Sundari

Kasus Korupsi Smartboard, Eks Kadisdik Langkat Dituntut 11 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp2 Miliar