“Yang Cadangan Akan Kita Mainkan” Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet Merah Putih?
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal yang dinilai membuka peluang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sinyal itu
POLITIK
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap sejumlah kendala yang membuat proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi lahan, akses, cuaca, hingga ketersediaan sumber air menjadi tantangan utama petugas.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan kondisi setiap lokasi karhutla berbeda sehingga penanganannya tidak dapat disamakan.
"Kami memahami ada sorotan mengapa proses pemadaman di beberapa lokasi membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi di lapangan memang tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kendalanya terutama karakter lahan, akses, cuaca dan ketersediaan sumber air," kata Suharyanto, Sabtu (5/9/2026).Baca Juga:
Menurut Suharyanto, salah satu tantangan terbesar muncul pada lahan gambut. Api dapat bertahan di bawah permukaan sehingga meskipun api di permukaan telah padam, petugas masih harus melakukan pendinginan dan pemantauan untuk memastikan tidak muncul kembali titik api.
Di sejumlah lokasi, akses menuju titik kebakaran juga sulit. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan dukungan operasi udara seperti water bombing.
"Di beberapa lokasi akses darat juga sulit, sehingga membutuhkan dukungan water bombing. Ditambah kondisi panas, kering dan angin yang dapat memunculkan kembali fire spot," ujarnya.
Suharyanto menjelaskan proses pemadaman karhutla tidak selalu selesai dalam satu kali operasi. Petugas harus terus melakukan pemantauan karena kondisi panas, kering, dan angin dapat menyebabkan api kembali muncul.
Karena itu, BNPB memperkuat operasi darat dan udara dengan memprioritaskan kebakaran yang berpotensi meluas serta mengancam keselamatan masyarakat.
Selain pemadaman, BNPB juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Menurut Suharyanto, OMC bergantung pada kondisi atmosfer dan keberadaan awan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyemaian.
"Terutama ketersediaan awan yang dapat disemai, arah dan perkembangan awan perlu sesuai, serta kondisi angin dan faktor meteorologis lainnya harus mendukung. Jadi kalau tidak ada awan yang memenuhi persyaratan, penyemaian tidak akan efektif," jelasnya.
Hingga kini, hotspot masih terpantau di sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
BNPB terus melakukan verifikasi untuk memastikan apakah titik panas tersebut benar-benar menunjukkan kebakaran atau hanya merupakan anomali panas yang belum menjadi fire spot.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal yang dinilai membuka peluang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sinyal itu
POLITIK
JAKARTA Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, mengkritik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dalam perkara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan, menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengatasi kebak
INTERNASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, mengaku geram dengan sejumlah kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengembalikan dana sebesar Rp160.370.283.211 atau sekitar Rp160,37 miliar ke kas negara hingga 2
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar lebih cermat mengelola keuangan d
NASIONAL
DELI SERDANG Polisi menyita 1.152 unit vape yang diduga mengandung narkotika jenis etomidate dari sebuah bengkel sepeda motor di Desa Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Letjen TNI Widi Prasetijono, mantan Pangdam IV/Diponegoro yang pernah menjadi ajudan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), dija
HUKUM DAN KRIMINAL