JAKARTA— Kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program tersebut secara serius di tengah munculnya kasus keracunan di sejumlah daerah.
Baca Juga:Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan yang dikutip dalam laporan tersebut, sejak program MBG diluncurkan pada Januari 2025 hingga September 2026, sekitar 50.000 orang disebut mengalami keracunan yang berkaitan dengan program tersebut di 36 provinsi.
Sepanjang 2026, kasus dugaan keracunan MBG juga kembali muncul di berbagai daerah. Salah satu kasus dengan jumlah korban cukup besar terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan lebih dari 800 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG.
Meski berbagai kasus tersebut bermunculan, pemerintah tetap melanjutkan program MBG karena dinilai masih dibutuhkan masyarakat.
Fernando Emas menilai keberlanjutan program di tengah banyaknya laporan keracunan menunjukkan pemerintah belum cukup mendengarkan kritik dan masukan dari masyarakat.
"Program ini berjalan kan karena beliau (Presiden Prabowo). Sudah banyak pihak meminta ini dihentikan sementara dilakukan evaluasi."
"Tetapi Prabowo tetap dengan kekeuhnya, dengan angkuhnya sebagai presiden yang begitu bebalnya tidak mau mendengarkan kritik masukan sehingga program ini masih tetap berjalan," kata Fernando Emas dalam Program 'On Focus' di Klodran, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Jumat (11/9/2026).
Fernando mengatakan keputusan untuk tetap menjalankan program MBG dinilai memiliki dampak yang perlu diperhatikan, terutama karena kasus gangguan kesehatan pada penerima manfaat masih dilaporkan di sejumlah daerah.
"Karena program ini masih tetap berjalan, makanya belakangan ini kan sampai ada korban yang begitu banyak."
"Dan bukan hal sepele, bukan hal yang kecil ini, karena sudah sampai mencapai ratusan orang yang belakangan ini apa mengalami keracunan."
DELI SERDANG Seorang pemuda berinisial MF (24) ditangkap personel Sat Narkoba Polrestabes Medan karena diduga mengedarkan sabu dan ekstasi
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Sebuah objek mengambang dan memantulkan cahaya terlihat di perairan Selat Sunda di tengah pencarian delapan orang yang hilang k
PERISTIWA
JAKARTA Polda Metro Jaya mengungkap dugaan skema pendanaan dan pergerakan massa dalam kerusuhan saat demonstrasi di depan Gedung DPR RI, J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengungkap motif tiga tersangka yang diduga mengeroyok pedagang cermin Bambang Setiyawan (59) hingga meninggal du
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Sumatera Utara (Sumut) mengkritik langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka
NASIONAL
JAKARTA Pendiri Partai Ummat Amien Rais meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI
POLITIK
MEDAN Penetapan H Dhody Thahir, SE sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan surat oleh Polda Sumatera Utara (Sumut) menuai keberat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Direktur Rumah Politik I
NASIONAL
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya di sekitar Selat Hormuz, terus menekan pasar energi global. Konflik yang belum
EKONOMI
MEDAN Sumatera Utara sukses menjadi tuan rumah Pertemuan IndonesiaMalaysiaThailand Growth Triangle (IMTGT) ke32 yang berlangsung di
PEMERINTAHAN
