Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
MEDAN - Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Desakan itu disampaikan setelah data yang dirujuk dari Kementerian Kesehatan mencatat 50.059 anak menjadi korban dalam 560 insiden keracunan yang disebut berkaitan dengan MBG.
Data tersebut disebut berasal dari surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026. Insiden yang tercatat tersebar di 245 kabupaten/kota pada 36 provinsi.
Wakil Ketua FAKTA Indonesia Azas Tigor Nainggolan menilai sebaran kasus tersebut menunjukkan persoalan yang perlu dievaluasi pada sistem pelaksanaan MBG, bukan hanya pada satu dapur atau penyedia makanan.
Baca Juga:
"Hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan, bahkan di Jakarta sekalipun ada anak sekolah yang keracunan setelah menyantap MBG. Ini menunjukkan persoalan yang terjadi adalah persoalan sistemik dari sistem pelaksanaan program itu sendiri," kata Tigor, dikutip Senin (14/9/2026).
Menurut Tigor, penghentian sementara diperlukan bukan untuk menghapus program MBG, melainkan memberikan waktu kepada pemerintah untuk memeriksa dan memperbaiki sistem yang berjalan, termasuk pengawasan keamanan makanan.
Dia juga mempertanyakan penanganan hukum terhadap rangkaian kasus keracunan tersebut.
"Sudah lebih dari 50 ribu orang menjadi korban, tetapi sampai sekarang belum ada satu pun kasus keracunan MBG yang diselesaikan secara hukum. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh," ujarnya.
FAKTA Indonesia menilai evaluasi tidak cukup hanya menyasar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Tigor, SPPG merupakan bagian dari sistem yang lebih besar sehingga pemerintah juga perlu mengevaluasi desain program, sasaran penerima manfaat, proses produksi makanan, distribusi, hingga jarak dapur dengan sekolah penerima.
Selain meminta penghentian sementara, FAKTA Indonesia mengusulkan perubahan sasaran penerima MBG. Program tersebut dinilai dapat lebih difokuskan kepada siswa dari keluarga miskin serta anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Tigor juga mengusulkan perubahan mekanisme pengadaan makanan. Menurutnya, pengadaan dapat lebih banyak dilakukan oleh sekolah agar proses penyediaan makanan lebih dekat dengan penerima manfaat dan pengawasan dapat dilakukan secara langsung.
Sebagai bahan perbandingan, FAKTA Indonesia menyinggung program makan sekolah di China dan Jepang. Di China, Tigor mencontohkan Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education Students (NIPRCES) yang menyasar siswa di kawasan pedesaan dan tertinggal. Sementara di Jepang, sistem makan siang sekolah atau Kyushoku disebut mengintegrasikan makanan dengan pendidikan karakter dan kebiasaan hidup sehat.
Di sisi lain, bahan tersebut mencatat Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan keamanan pangan sebagai bagian penting dalam tata kelola MBG. Karena program dijalankan dalam skala nasional, aspek keamanan pangan dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaannya.
Tigor menegaskan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam program yang menyasar anak-anak.
"Sebagai program kesehatan, tidak boleh ada satu orang anak pun yang dirugikan atau menjadi korban. Pengawasan ketat dan penegakan hukum konsisten harus menjadi syarat mutlak demi melindungi hak hidup dan tumbuh kembang anak Indonesia," pungkasnya.
Desakan FAKTA Indonesia tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai evaluasi pelaksanaan MBG. Sementara itu, angka korban dan sebaran insiden dalam bahan ini merujuk pada data yang dikutip oleh Tribun Medan dan belum disertai penjelasan tambahan dari pihak pemerintah di luar yang tercantum dalam sumber.* (tm/dh)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.