Sapu Bersih Dapur Kotor dan Tak Layak, BGN Suspend Rata-Rata 30 Pengelola MBG Setiap Hari

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut rata-rata 20 hingga 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikenai penghentian operasional sementara atau suspend setiap hari. Sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan suspend dapat diberikan dalam kategori ringan, sedang hingga berat. Keputusan tersebut dilakukan secara dinamis berdasarkan kondisi dan temuan di lapangan.

"Kami juga sampaikan bahwa di Badan Gizi Nasional melalui Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan, dalam satu hari kita melakukan suspend yang dalam kategori ringan, sedang, dan berat. Itu hampir rata-rata 20 sampai 30 SPPG," kata Ketut, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Alami Nyeri Perut Parah Buntut Keracunan MBG, Siswi SMK Karo Dilarikan ke RSU Haji Medan

Menurut Ketut, penghentian operasional sementara dapat dilakukan karena berbagai persoalan di SPPG. Temuan tersebut dapat berkaitan dengan kejadian fatal maupun nonfatal yang berdampak terhadap penerima manfaat MBG.

Salah satu persoalan yang menjadi dasar penghentian adalah makanan yang dinilai tidak layak sebelum dikonsumsi penerima manfaat. Selain itu, SPPG juga dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi aspek higiene dan sanitasi.

"Seperti terhentinya distribusi makanan karena makanan yang tidak layak sebelum dikonsumsi serta tidak terpenuhinya aspek higiene dan sanitasi," tuturnya.

Ketut menjelaskan keputusan pemberian sanksi tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi. BGN melakukan pengawasan melalui tim Pemantauan dan Pengawasan serta Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).

Pemeriksaan dapat dilakukan secara rutin maupun insidental. Selain itu, temuan dari hasil investigasi Inspektorat Utama (Irtama) juga menjadi bahan pertimbangan sebelum rekomendasi diberikan.

Hasil pengawasan tersebut kemudian menghasilkan rekomendasi perbaikan kepada SPPG yang bersangkutan. Apabila rekomendasi tidak dijalankan dengan baik, BGN dapat menerapkan sanksi penghentian operasional secara berjenjang.

"Apabila tidak dilaksanakan, ini juga akan menimbulkan suspend secara berjenjang. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman SPPG di lapangan," tegas Ketut.

Selain hasil pengawasan internal, laporan masyarakat juga dapat menjadi dasar BGN melakukan pemeriksaan terhadap SPPG. Setiap aduan yang masuk melalui kanal pengaduan BGN akan diverifikasi terlebih dahulu.

Apabila hasil verifikasi menemukan persoalan yang perlu ditindaklanjuti, BGN akan mengambil langkah sesuai tingkat permasalahannya, termasuk menghentikan sementara operasional SPPG.

"Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan adanya persoalan yang harus ditindaklanjuti, kami akan mengambil langkah sesuai dengan tingkat permasalahannya, termasuk melakukan penghentian sementara operasional SPPG," tandas Ketut.

BGN menyatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG memenuhi standar keamanan pangan, kualitas pelayanan dan ketentuan tata kelola.* (k/dh)

Alami Nyeri Perut Parah Buntut Keracunan MBG, Siswi SMK Karo Dilarikan ke RSU Haji Medan

Langgar Keamanan Pangan, BGN Tutup Permanen 4 Dapur Makan Gratis di Sumut-Papua dan Alihkan 10 Ribu Siswa

Seminggu Tanpa Kepastian, PDIP Sumut Desak BGN Tuntaskan Ganti Rugi dan Hukum Kasus Keracunan MBG Karo

Kepala BGN Sudaryono: Kritik ke Prabowo di Medsos Banyak Akun Robot, Dikendalikan Oligarki dan Koruptor

Evaluasi MBG Tanjungbalai, Wawako Fadly Abdina Minta SPPG Perkuat Kualitas dan Keamanan Makanan

Kembangkan Skandal Korupsi Program MBG, Kejagung Cecar 5 Saksi Baru Usai Tetapkan 7 Tersangka