Aturan ini menggantikan ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas Wantimpres yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2007.
Karena itu, rincian gaji dan tunjangan Wantimpres untuk periode pemerintahan saat ini perlu mengacu pada Perpres Nomor 15 Tahun 2026, bukan lagi angka yang tercantum dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2007.
Perpres 15 Tahun 2026 secara khusus mengatur hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.
Aturan tersebut mencakup ketentuan mengenai hak keuangan serta fasilitas yang diberikan kepada pejabat Wantimpres.
Dengan demikian, informasi mengenai gaji Wantimpres yang masih menggunakan rincian lama seperti Rp17,5 juta per bulan untuk anggota dan Rp18,5 juta untuk ketua perlu diperbarui agar sesuai dengan regulasi yang berlaku pada 2026.
Apa Saja Fasilitas Wantimpres?
Selain hak keuangan, aturan terbaru juga mengatur fasilitas lain yang diberikan kepada Ketua dan Anggota Wantimpres.
Perpres Nomor 15 Tahun 2026 secara resmi mengatur hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.
Ketentuan pelaksanaan pembayaran dan penghentian hak tersebut mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wantimpres pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi Presiden untuk memperoleh nasihat dan pertimbangan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Dengan fungsi tersebut, keberadaan Wantimpres tetap memiliki dasar konstitusional dan diatur secara khusus melalui undang-undang serta peraturan presiden.
Berikut daftar lengkap anggota Wantimpres Prabowo:
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI
JAKARTA Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Sebanyak 26
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Kondisi Jalan Perhubungan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dikeluhkan warga. Sejumlah titik
NASIONAL
JAKARTA Posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA kembali mengalami perubahan setelah seluruh pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 202
OLAHRAGA
JAKARTA Dunia usaha masih melihat adanya ruang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026 dan memasuki 2027. N
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 pekerja migran irregular atau ilegal asal Sumatera Utara diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hatta Rajasa mengatakan seluruh saran, masukan, dan pertimbangan yang diber
NASIONAL
MEDAN Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Utara memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan, mulai d
EKONOMI
