Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berencana menggelar demonstrasi di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.
Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Komite Sadar atau Selamatkan Daulat Rakyat menyatakan aksi mereka bukan sekadar meminta pemerintah mengevaluasi kinerjanya.
Baca Juga:
Mereka menilai sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya masalah serius dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua BEM Universitas Indonesia, Yatalathof Imawan atau akrab disapa Athof, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap belum mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat.
"Kami aksi tapi bukan untuk minta evaluasi. Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan," ungkap Athof melalui pesan singkat, Senin (19/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi salah satu kritik keras mahasiswa terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang memasuki tahun ketiga masa kepemimpinannya.
Athof mengatakan gerakan mahasiswa dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi, kesejahteraan masyarakat, dan berbagai persoalan yang terjadi di sejumlah daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan masyarakat belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan negara.
Mahasiswa juga menyoroti kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta berbagai kebijakan yang dinilai belum memberikan rasa keadilan.
"Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah. Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga," tegas Athof.
Pernyataan itu merupakan pandangan politik yang disampaikan Ketua BEM UI.
Penilaian tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa dan bukan kesimpulan hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Komite Sadar, peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk menyuarakan berbagai tuntutan yang dianggap mendesak.
Mahasiswa dari UI, ITB, UGM hingga Unair Bergabung
Gerakan tersebut tidak hanya melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia.
Sejumlah organisasi mahasiswa dari perguruan tinggi lain juga tergabung dalam Komite Sadar, di antaranya Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), mahasiswa Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, serta BEM Universitas Negeri Semarang.
Selain itu, terdapat Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM), BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.
Keterlibatan berbagai organisasi mahasiswa tersebut menunjukkan adanya upaya membangun gerakan bersama untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Meski demikian, tidak seluruh organisasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi dijadwalkan menggelar demonstrasi di Jakarta pada waktu bersamaan.
Sebagian mahasiswa akan lebih dahulu mengadakan aksi di daerah masing-masing sebelum merencanakan gerakan bersama dalam skala lebih besar.
Aksi BEM UI Digelar di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani
Rangkaian aksi mahasiswa pada Selasa, 20 Oktober 2026, direncanakan berlangsung di dua lokasi di Jakarta Pusat.
Kegiatan pertama berupa aksi simbolik yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB di Tugu Proklamasi, kawasan Menteng.
Setelah itu, mahasiswa berencana menggelar aksi massa dan mimbar bebas di kawasan Tugu Tani, Jalan Raya Kebon Sirih, pada siang hingga sore hari.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa dijadwalkan menyampaikan pandangan serta tuntutan terkait berbagai persoalan nasional.
Athof mengatakan aksi pada 20 Oktober bukan menjadi akhir dari gerakan mahasiswa.
Ia menyebut kemungkinan adanya demonstrasi lanjutan yang melibatkan lebih banyak organisasi mahasiswa dari berbagai daerah.
"BEM UI akan aksi di Jakarta, untuk tanggal 20 yang lain di daerah masing-masing dulu, baru nanti kami akan buat gerakan besar bersama," jelas Athof.
Survei Komite Sadar: 78,8 Persen Responden Nilai Pemerintah Gagal
Sebelum merencanakan aksi, Komite Sadar telah menghimpun aspirasi masyarakat melalui survei yang melibatkan 560 responden dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra hingga Papua.
Berdasarkan hasil survei yang disampaikan aliansi tersebut, sebanyak 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal menjalankan tugas.
Survei itu juga mencatat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian responden.
Sebanyak 71,1 persen responden menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok yang dinilai membebani kehidupan masyarakat.
Sementara itu, 62,7 persen responden menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat.
Persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara menjadi perhatian 70,6 persen responden.
Di bidang lingkungan, sebanyak 83,5 persen responden menyoroti deforestasi atau penggundulan hutan serta kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, 67,4 persen responden menyoroti mahalnya biaya pendidikan, sedangkan 41,6 persen menilai sektor ekonomi dan keuangan sebagai bidang yang mendesak untuk diperbaiki.
Angka-angka tersebut merupakan hasil survei yang disampaikan Komite Sadar.
Karena metode pengambilan sampel dan tingkat keterwakilannya belum dijelaskan secara lengkap, hasil survei tidak dapat langsung dianggap mewakili pandangan seluruh masyarakat Indonesia.
Athof menilai temuan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden," tutur Athof.
Lima Tuntutan Mahasiswa kepada Pemerintah Prabowo-Gibran
Berdasarkan hasil survei dan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, Komite Sadar menyusun lima tuntutan utama yang akan disampaikan dalam aksi demonstrasi.
Pertama, penanganan kebakaran hutan dan banjir.
Mahasiswa meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan serta bencana banjir sebagai bencana nasional.
Mereka juga mendesak pemerintah menjamin dan memulihkan kesehatan warga yang terdampak serta menindak perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Komite Sadar turut meminta pencabutan izin perusahaan yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum.
Kedua, perbaikan kebijakan ekonomi nasional.
Mahasiswa menuntut perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi dan langkah nyata untuk memulihkan kepercayaan pasar.
Tuntutan ini berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian, harga kebutuhan pokok, dan tekanan keuangan yang dirasakan masyarakat.
Ketiga, menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat.
Komite Sadar mendesak pemerintah memastikan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan pendapat secara bebas sesuai ketentuan hukum.
Mahasiswa menilai kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dijamin oleh negara.
Keempat, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Mahasiswa meminta pemerintah memperkuat pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
Mereka juga menuntut tindakan tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima, menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Mahasiswa menilai masyarakat perlu memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan publik dengan biaya yang lebih terjangkau.
Pemerintah juga diminta memastikan pemerataan akses layanan tersebut agar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah.
Mahasiswa Siapkan Gerakan Lanjutan
Rencana demonstrasi pada 20 Oktober 2026 menambah rangkaian penyampaian kritik mahasiswa terhadap perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bagi Komite Sadar, persoalan lingkungan, ekonomi, demokrasi, hukum, serta pelayanan publik menjadi isu yang perlu mendapat tanggapan serius dari pemerintah.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berupaya membawa berbagai keluhan masyarakat ke ruang publik sekaligus mendorong perubahan kebijakan.
Namun, penilaian mengenai keberhasilan atau kegagalan pemerintahan tetap memerlukan pengukuran yang menyeluruh berdasarkan berbagai indikator dan data yang dapat diuji.
Hingga informasi rencana aksi ini disampaikan, belum terdapat tanggapan pemerintah yang dikutip secara khusus untuk menjawab lima tuntutan Komite Sadar.
Aksi 20 Oktober tersebut juga disebut sebagai langkah awal sebelum mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi merencanakan gerakan bersama pada kesempatan berikutnya.
Perkembangan pelaksanaan aksi dan respons pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa masih perlu dipantau lebih lanjut.* (km/ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.