Paradoks Kebijakan Pertahanan Indonesia: Investasi Besar di Tengah Minimnya Ancaman Nyata
Di balik kemitraan strategis yang ditegaskan, terungkap paradoks geopolitik signifikan dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Indonesia gencar mengakuisisi alutsista modern bernilai sangat besar (kontrak Rafale $8,1 miliar, potensi kapal selam Scorpene).
Baca Juga:
Namun, perkiraan geopolitik menunjukkan peluang serangan militer asing berskala besar terhadap wilayah Indonesia dalam jangka 5, 10, 15, bahkan 20 tahun mendatang sangat rendah.
Mengapa Indonesia menginvestasikan triliunan rupiah pada alutsista tampaknya tidak relevan dengan ancaman langsung ini? Beberapa kemungkinan dapat diidentifikasi.
Baca Juga:
Pertama, Konstruksi Ancaman Abstrak (Geopolitik Kritis). Ini mungkin merefleksikan konstruksi ancaman lebih abstrak, 'ketidakpastian global' atau kebutuhan 'proyeksi kekuatan regional'.
Persaingan kekuatan besar (AS vs China) menciptakan lingkungan tidak stabil. Akuisisi alutsista bisa menjadi sinyal Indonesia memiliki kemampuan mempertahankan kepentingannya, bertindak sebagai bentuk deterensi atau menjaga 'daya tawar'.
Kedua, Ambisi Regional dan Prestise (realisme). Pembelian alutsista canggih juga didorong keinginan meningkatkan prestise dan status Indonesia sebagai kekuatan regional. Memiliki teknologi militer mutakhir memperkuat posisi tawar dalam diplomasi.
Indonesia tidak memiliki musuh bebuyutan konvensional diprediksi melancarkan invasi jangka panjang. Ketegangan di Laut China Selatan, signifikan, lebih bersifat konflik maritim dan sengketa kedaulatan parsial, bukan ancaman invasi teritorial.
Kekhawatiran analis Indonesia tentang China pada umumnya bukan invasi militer konvensional. Kecuali kooptasi halus disalurkan terutama dalam bungkusan retorika dan mekanisme Belt and Road Initiative (BRI).
BRI ialah proyek infrastruktur global bertujuan meningkatkan konektivitas antara Tiongkok dan berbagai kawasan. Negara-negara tetangga di ASEAN memiliki hubungan umumnya kooperatif.
Paradoks ini semakin tajam dibandingkan visi pertahanan Indonesia berorientasi kesejahteraan. Konsep ini menyiratkan sumber daya pertahanan mestinya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup rakyat.
Namun, pembelian alutsista bernilai puluhan triliun rupiah memunculkan pertanyaan kritis tentang disproporsi alokasi sumber daya. Sumber daya ini dapat dialihkan untuk investasi lebih langsung berkontribusi pada kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur berkelanjutan, atau pengembangan teknologi sipil.
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan akan merilis hasil autopsi kasus kematian misterius diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Arya
Berita
SIMALUNGUN Menanggapi kekhawatiran masyarakat atas isu beras oplosan yang marak di sejumlah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Ekonomi
MANDAILING NATAL Dugaan penyalahgunaan Dana Desa kembali mencuat. Kali ini, laporan masyarakat datang dari Desa Hutagodang Muda, Kecamat
Hukum dan Kriminal
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi mencabut paspor milik Riza
Nasional
SUBULUSSALAM Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan melibatkan anak perempuan berusia 13 tahun terungkap di Ko
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Masalah rem blong masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan fatal di jalan raya Indonesia. Kondisi ini menjadi momok me
Sains & Teknologi
NIAS SELATAN Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki payung hukum yang cukup tegas untuk mengatur transparansi pengelolaan dana desa,
Pemerintahan
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kenaikan harga beras terus meluas secara nasional dan terjadi di 219 kabupaten/kota
Ekonomi
PADANG Insiden pembubaran aktivitas ibadah di rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang, Sumatera Barat, menuai p
Nasional
JAKARTA Pemerintah Singapura memastikan bahwa mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jurist Tan, yang kini menjadi ter
Hukum dan Kriminal