Paradoks utamanya ialah opportunity cost dari pengadaan alutsista ini. Setiap dolar dihabiskan untuk jet tempur atau kapal selam ialah dolar tidak dapat diinvestasikan dalam mitigasi perubahan iklim (di negara kepulauan rentan), peningkatan kualitas SDM, atau pengentasan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural masih masalah fundamental di Indonesia dan memiliki akar menyejarah sejak bangsa-bangsa Eropa bercokol sebagai penjajah di sini.
Jika ancaman konvensional rendah, investasi besar dalam hard power mungkin tidak seefisien investasi dalam soft power atau kapasitas adaptif terhadap tantangan abad ke-21 (keamanan siber, pandemi, bencana alam).
Baca Juga:
Meskipun ada klaim transfer teknologi, sejauh mana ini benar-benar mendorong kemandirian industri pertahanan dan menciptakan lapangan kerja masih perdebatan. Analisis sumber bahkan menafsirkan pengadaan ini ironi, Indonesia mensubordinasikan diri demi kepentingan bisnis mantan penjajah, mengabaikan 'luka sejarah' dan prioritas pengentasan kemiskinan struktural.
Kesimpulan Kritis
Baca Juga:
Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia merefleksikan dinamika geopolitik global kompleks. Prancis memperkuat posisi di Indo-Pasifik melalui kerja sama pertahanan dan ekonomi.
Ini langkah pragmatis memproyeksikan kekuatan (realisme), sekaligus menekankan potensi keuntungan bersama melalui kerja sama (Liberalisme). Geopolitik Kritis membantu memahami narasi dan identitas membentuk kebijakan luar negeri.
Namun, kunjungan ini memiliki paradoks signifikan dalam kebijakan pertahanan Indonesia: pengadaan alutsista canggih biaya besar di tengah rendahnya perkiraan ancaman militer konvensional.
Ini memunculkan pertanyaan serius tentang efisiensi alokasi sumber daya dan komitmen terhadap visi pertahanan berorientasi kesejahteraan. Justifikasi sebagai deterensi dan peningkatan prestise regional (realisme), ia membawa opportunity cost besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi.
Untuk masa depan, Indonesia perlu merumuskan strategi pertahanan lebih holistik dan realistis. Strategi ini mengintegrasikan tidak hanya ancaman militer konvensional terbatas, tetapi juga keamanan non-tradisional, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Kemitraan strategis dengan negara-negara seperti Prancis perlu diseimbangkan kebutuhan domestik dan visi jangka panjang Indonesia.*
Penulis dosen FISIP UMSU, Medan
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan akan merilis hasil autopsi kasus kematian misterius diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Arya
Berita
SIMALUNGUN Menanggapi kekhawatiran masyarakat atas isu beras oplosan yang marak di sejumlah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Ekonomi
MANDAILING NATAL Dugaan penyalahgunaan Dana Desa kembali mencuat. Kali ini, laporan masyarakat datang dari Desa Hutagodang Muda, Kecamat
Hukum dan Kriminal
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi mencabut paspor milik Riza
Nasional
SUBULUSSALAM Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan melibatkan anak perempuan berusia 13 tahun terungkap di Ko
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Masalah rem blong masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan fatal di jalan raya Indonesia. Kondisi ini menjadi momok me
Sains & Teknologi
NIAS SELATAN Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki payung hukum yang cukup tegas untuk mengatur transparansi pengelolaan dana desa,
Pemerintahan
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kenaikan harga beras terus meluas secara nasional dan terjadi di 219 kabupaten/kota
Ekonomi
PADANG Insiden pembubaran aktivitas ibadah di rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang, Sumatera Barat, menuai p
Nasional
JAKARTA Pemerintah Singapura memastikan bahwa mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jurist Tan, yang kini menjadi ter
Hukum dan Kriminal