Benarkah Partai Demokrat Dalang di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi?

Selain masalah etika, tudingan bahwa Demokrat adalah dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi juga terkesan tidak masuk akal secara strategi politik.

Mari kita urai alasannya. Partai Demokrat kini tengah fokus membangun image sebagai partai tengah yang produktif, rasional dan konstruktif.

Baca Juga:

• Disarankan Kuliah S2, Gibran Dinilai Perlu Tingkatkan Kualitas Kepemimpinan
• Yulian ‘Ongen’ Paonganan Dapat Amnesti, Yusril: Kasusnya Layak Masuk Kategori Politik

Hal itu dimaksudkan untuk menjembatani berbagai kepentingan politik nasional yang saling kontraproduktif dan segmentatif.

Dalam konstelasi politik menjelang Pemilu, Demokrat juga terus berjuang keras guna memperkuat posisi politiknya melalui koalisi dan kerja sama politik yang sehat.

Baca Juga:

• Ketum PBNU Gus Yahya: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Seperti 'Jimat' Keamanan Nasional
• Megawati Lantik Pengurus DPP PDIP 2025–2030, Hasto Tak Masuk Struktur

Dengan begitu, ketika mengangkat isu sensitif dan spekulatif seperti ijazah palsu, apalagi hal itu menyinggung seorang mantan presiden yang sampai sekarang diketahui masih punya pengaruh besar, tentu akan memberikan dampak buruk yang sangat merugikan partai.

Siapapun tahu bahwa isu ijazah palsu ini memiliki potensi dan risiko politik yang cukup besar andai itu dilakukan partai tertentu tanpa pertimbangan matang.

Jika Demokrat terbukti atau bahkan hanya dianggap sebagai penyebar isu, publik akan memandang Demokrat sebagai aktor politik yang tidak etis.

Hal ini akan merusak kredibilitas dan kepercayaan konstituen yang selama ini memberikan dukungan besar terhadap Demokrat.

Di samping itu, mengangkat isu yang menyerang legitimasi seorang mantan presiden berpotensi mendegradasi muruah Demokrat dalam percaturan politik nasional.

Apalagi sampai sekarang Jokowi masih memiliki pengaruh yang cukup besar, baik di level alite maupun elevel grass root.

Akhirnya, menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang berada di balik isu ijazah palsu Jokowi adalah tudingan yang perlu dasar yang kuat.

Dalam demokrasi yang sehat, kritik dan perbedaan politik adalah hal yang wajar, tetapi semua harus dilandaskan dengan etika dan bukti.