Lanjutkan Terus Reformasi Polri

Menguji Responsivitas Polri

Selama ini Komisi III DPR RI menerima ribuan pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi mitranya. Polri merupakan salah satu mitra yang diadukan paling banyak, baik terkait penyalahgunaan wewenang hingga penggunaan kekerasan. Namun demikian, Komisi III DPR RI mencatat bahwa Polri menjadi institusi yang proaktif dan paling responsif (kisaran 90% di tahun 2024) dalam menanggapi berbagai pengaduan masyarakat yang ada.

Komisi III DPR RI memberikan apresiasi terhadap keterbukaan dan ketegasan Polri, seperti pada penyelesaian kasus meninggalnya tahanan di Provinsi Sulawesi Tengah, penindakan terhadap kasus penembakan di Provinsi Jawa Tengah, kasus salah tangkap anak di Tasikmalaya, dan berbagai kasus lainnya yang menunjukkan penanganan tegas terhadap pelanggaran oleh oknum aparat, yang kemudian tidak hanya diproses secara etik namun juga secara hukum. Impunitas yang selama ini menjadi citra aparat mulai memudar. Polri secara ksatria berani mengakui berbagai kelemahan internal.

Peran Polri juga diapresiasi masyarakat dalam sejumlah kegiatan masyarakat seperti dalam penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu pembentukan Satgas Tipikor, Satgas Anti Begal, Satgas Antisipasi Kelangkaan BBM, Satgas Pengamanan Mudik dan Lebaran, Satgas Nusantara, Satgassus Merah Putih, Satgas Ketahanan Pangan untuk merespon kebutuhan masyarakat menjadi nilai tambah.

Presiden juga memberi apresiasi terhadap dukungan Polri pada program Makanan Bergizi Gratis hingga Gerakan Pangan Murah. Terbaru, Polri juga telah membentuk Direktorat Siber dan Direktorat Perempuan, Perlindungan Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penutup

Sistem penegakan hukum suatu negara tentu akan selalu menghadapi berbagai tantangan dan upaya-upaya untuk memperburuk citra institusi dan pelemahan sistem hukum. Permasalahan ini akan terus timbul sebagai konsekuensi dari sebuah "perlawanan" dari pihak-pihak yang menginginkan institusi penegak hukum (seperti Polri, Kejaksaan, atau KPK) dan peradilan menjadi tumpul dan terpengaruh pada kepentingan tertentu. Hal ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita bersama sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo bahwa negara gagal adalah negara yang tidak mampu melindungi rakyatnya karena lemahnya sistem hukum.

211 Anggota DPR Tak Ungkap Latar Belakang Pendidikan, Perludem Soroti Minimnya Transparansi Pemilu

Presiden Prabowo Bagikan 330.000 Smart TV di Sekolah untuk Dukung Digitalisasi Pendidikan Nasional

Prabowo Dijadwalkan Berpidato di Sidang Umum PBB, Lanjutkan Jejak Diplomasi Sang Ayah

TNI AD Fair 2025 Dibuka Meriah, Stand Rekrutmen Jadi Favorit Anak Muda!

DPR Usulkan Tax Amnesty, Menkeu: Jadi Insentif Orang Untuk Ngibul

Guru, Dosen, Nakes hingga TNI/Polri Dapat Kenaikan Gaji, Ini Rinciannya