Lanjutkan Terus Reformasi Polri

Oleh sebab itu dalam agenda reformasi hukum, penguatan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi sangat penting. RUU KUHAP misalnya menjadi jalan untuk menyeimbangkan antara pelindungan HAM dan kewenangan penegakan hukum serta menghadirkan keadilan yang substantif. Demikian pula reformasi di berbagai kebijakan institusional.

Di era Polri yang "Presisi", responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi hal yang seharusnya sudah dikedepankan.

Kini masyarakat dapat langsung melaporkan dan menyuarakan berbagai kritik dan aduan di berbagai media. Oleh sebab itu, responsivitas dan profesionalitas menjadi sebuah tantangan besar yang akan dihadapi Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Polri juga akan terus menghadapi berbagai kritik dan persepsi negatif, hingga berbagai wacana pelemahan, seperti adanya wacana restrukturisasi Polri di bawah Kementerian atau penyempitan kewenangan maupun berbagai tuntutan dan tuduhan yang bernarasi ketidakercayaan. Hal ini mengindikasikan tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri untuk menjadi sangat tinggi dan harapan agar Polri dapat menjadi lebih sempurna.

Faktanya, harus diakui bahwa reformasi Polri yang seringkali dipersepsikan agak stagnan atau lambat, masih tetap berjalan sesuai agenda jangka panjangnya. Polri masih berkutat dengan berbagai celah dan kelemahan, sehingga reformasi Polri terlihat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, harus ada upaya bersama untuk memperbaiki Polri.

Selain dari reformasi kultur dan struktur internal Polri, upaya harus datang dari kebijakan dan dukungan masyarakat. Pengawasan terhadap kinerja Polri harus terbuka. Pengaturan kewenangan harus diatur melalui prinsip check and balances yang efektif dan sistematis.

"Karena nila setitik rusak susu sebelanga" agaknya dapat menjadi gambaran Polri saat ini. Ditengah sejumlah prestasi dan kinerja apik, bisa saja rusak karena segelintir oknum atau kesalahan prosedural lainnya. Oleh sebab itu, Polri harus berhati-hati dan konsisten untuk menjaga kualitas dan profesionalitas kinerja.

211 Anggota DPR Tak Ungkap Latar Belakang Pendidikan, Perludem Soroti Minimnya Transparansi Pemilu

Presiden Prabowo Bagikan 330.000 Smart TV di Sekolah untuk Dukung Digitalisasi Pendidikan Nasional

Prabowo Dijadwalkan Berpidato di Sidang Umum PBB, Lanjutkan Jejak Diplomasi Sang Ayah

TNI AD Fair 2025 Dibuka Meriah, Stand Rekrutmen Jadi Favorit Anak Muda!

DPR Usulkan Tax Amnesty, Menkeu: Jadi Insentif Orang Untuk Ngibul

Guru, Dosen, Nakes hingga TNI/Polri Dapat Kenaikan Gaji, Ini Rinciannya