Oleh:Muhamad Fadli.
SEBAGAI aturan dasar operasional hukum pidana yang mengatur interaksi hukum antara negara dengan warga negara, KUHAP 1981 sangat tidak berimbang.
Posisi negara yang diwakili aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan Hakim terlalu powerfull, sementara posisi warga negara yang berhadapan dengan hukum terlalu lemah.Baca Juga:
RKUHAP memberikan ruang yang besar kepada warga negara melalui advokat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan tugas penegak hukum agar tidak sewenang-wenang.
Di KUHAP 1981, warga negara baru bisa didampingi advokat kalau sudah berstatus tersangka, sementara di RKUHAP warga negara sudah bisa didampingi Advokat walaupun hanya berstatus saksi atau pemberi keterangan.
Di KUHAP 1981 Advokat ketika mendampingi klien hanya bisa mendengar dan mencatat, di RKUHAP Advokat bisa berdebat, menyampaikan argumentasi dan keberatan saat mendampingi klien.
Di KUHAP 1981 syarat syarat dilakukan penahanan sangat subyektif, yakni adanya kekhawatiran penyidik bahwa Tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi pidana.
Di RKUHAP syarat penahanan menjadi sanggat objektif yakni adanya upaya melarikan diri, upaya menghilangkan barang bukti dan upaya mengulangi tindak pidana.
Jadi penentuan pemenuhan syarat penahanan tidak sekedar tergantung selera penyidik.
Di KUHAP 1981 tidak ada pengaturan soal penelantaran laporan, di RKUHAP penelantaran laporan bisa diajukan praperadilan.
Di KUHAP 1981 tidak diatur restoratif justice, di RKUHAP Restoratif Justice diatur dalam satu BAB khusus.
Intinya persoalan pidana tertentu bisa diselesaikan dengan musyawarah antara pelaku dengan korban, sehingga tidak perlu sampai ke proses hukum.
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pendidikan menggelar Pesantren Kilat Ramadhan Tahun 2026 bagi pelajar SMP seKabupaten
PEMERINTAHAN
DENPASAR Bhabinkamtibmas Desa Kesiman Petilan, Aiptu I Made Eka Wiarta, melaksanakan kegiatan door to door system (DDS) dengan menyamban
NASIONAL
DENPASAR Personel Polsek Denpasar Timur menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan aksi balap liar di kawasan Jalan Badak Agung,
NASIONAL
DENPASAR Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polresta Denpasar terus menged
NASIONAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) menggelar Peringatan Nuzulul Qur&039an 1447 Hijriah yang dirangkai dengan k
PEMERINTAHAN
BATU BARA Isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang Hari Raya Idulfitri 2026 mulai meresahkan masyarakat di Kabupaten Batu Bara,
PERISTIWA
GIANYAR Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) membongkar laboratorium narkotika tersembunyi yang memproduksi mephedrone d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak membeli bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan.
EKONOMI
BINJAI Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, mewakili Wali Kota menghadiri kegiatan Safari Ramadhan yang menghadirkan p
AGAMA
BATUBARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong peningkatan transparansi dan efektivit
PEMERINTAHAN
