Dua Penumpang Meninggal Dunia dalam Tabrakan KRL dan Kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi
BEKASI Dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tabrakan antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggre
PERISTIWA
Video-video yang menunjukkan sesaknya rangkaian KRL pada jalur Jakarta Kota-Bogor, Bekasi-Kampung Bandan, hingga Tanah Abang-Rangkasbitung memperlihatkan betapa melelahkannya rutinitas sehari-hari.
Dalam kondisi demikian, publik cenderung mencari pelarian pada isu yang lebih ringan dan mudah dicerna seperti drama tumbler. Jadi, masalahnya bukan ketiadaan empati, melainkan keterbatasan energi emosional kolektif.
Masyarakat sebagai kelompok memiliki kapasitas terbatas untuk merespons peristiwa berat yang berulang, seperti bencana alam, konflik, atau krisis ekonomi. Kita membutuhkan energi emosional yang besar menghadapi berita banjir besar, sementara drama tumbler menyediakan "hiburan konflik" yang sederhana.
Selain kelelahan, terdapat faktor lain yang membuat isu trivial lebih menarik perhatian. Pertama, algoritma media sosial mendorong konten yang sarat emosi tetapi sederhana untuk dipahami.
Kasus tumbler jauh lebih sesuai dengan logika algoritma dibanding berita kerusakan infrastruktur atau kebutuhan pengungsi.
Kedua, kelelahan bencana (disaster fatigue). Bencana hidrometeorologi terjadi hampir setiap tahun. Ketika bencana menjadi "normal", perhatian publik bergeser ke isu yang tampak baru dan dramatis meski tidak lebih penting.
Ketiga, komunikasi publik pemerintah yang buruk. Pada hari-hari ketika banjir melanda Sumatera, hampir tidak ada "komando narasi" dari pemerintah yang memimpin percakapan publik.
Dalam beberapa hari pertama, video-video banjir justru lebih banyak beredar dari akun warga, bukan kanal resmi pemerintah. Tidak ada pesan naratif yang menggabungkan data, visual, dan instruksi tindakan.
Tidak ada pernyataan nasional yang menunjukkan skala krisis. Tidak ada juru bicara yang muncul secara reguler dengan pembaruan terbaru. Tidak ada kampanye komunikasi darurat yang mengarahkan empati publik.
Akibatnya, ruang informasi digital dipenuhi isu sampingan. Dalam konteks bencana, kemampuan mengarahkan perhatian publik sama pentingnya dengan kecepatan mengirim bantuan.
Pemerintah harus memahami bahwa publik tidak punya kapasitas emosional untuk memilah isi berita sendiri. Publik membutuhkan informasi yang ringkas, jelas, rutin, dan memandu mereka memahami urgensi bencana.
Di sinilah letak fungsi vital komunikasi pemerintah, yakni menyederhanakan informasi, mengarahkan perhatian, dan memprioritaskan pesan yang benar-benar penting. Ketika fungsi ini tidak dijalankan, publik mengikuti arus algoritma.
BEKASI Dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tabrakan antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggre
PERISTIWA
JAKARTA Pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong, dipastikan kembali ke Indonesia untuk menangani Timnas Football 7 atau minisoccer. Ia a
OLAHRAGA
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat pembekalan mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk menghadapi p
NASIONAL
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengumumkan pemberhentian Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (P
POLITIK
BEKASI Kereta Api (KA) Jarak Jauh bertabrakan dengan KRL Commuter Line di sekitar Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin malam, 27 April
PERISTIWA
BINJAI Hanya berhenti beroperasi selama beberapa hari karena viral di media sosial, praktik judi togel yang beralamat di Pasar 2 Titi Pa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggeledah kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memintai keterangan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut, P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan
EKONOMI
MEDAN Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Askani, menegaskan tidak terjadi perubahan status Hak G
HUKUM DAN KRIMINAL