Pilkada Tak Langsung dan Krisis Fungsi Partai Politik dalam Demokrasi

Apabila justifikasi serupa menjadi landasan utama partai-partai politik dalam mendukung Pilkada tidak langsung, hal ini dapat menjadi indikator awal pergeseran menuju sistem otoritarian atau setidaknya resentralisasi kekuasaan.

Kedua, biaya politik tinggi justru diciptakan oleh partai politik sendiri. Ironisnya, partai politik mengeluhkan mahalnya biaya politik, padahal partai sendiri adalah aktor utama yang memproduksi biaya politik tinggi, terutama biaya politik informal.

Baca Juga:

• Usai Tinjau IKN, Prabowo Pastikan Pembangunan Menuju Ibu Kota Politik 2028 Tetap Lancar

Praktik mahar politik, permintaan sejumlah uang sebelum surat rekomendasi pencalonan diberikan, telah menjadi rahasia umum. Ini menunjukkan bahwa biaya tinggi bukan semata akibat sistem pilkada langsung, tetapi karena praktik internal partai yang tidak transparan dan tidak demokratis.

Ketiga, politik uang lahir dari ketakutan kalah bertanding. Politik uang tidak muncul secara alamiah dari pemilih. Politik uang lahir dari ketakutan kandidat dan partai politik terhadap kemungkinan kalah dalam kontestasi Pilkada.

Alih-alih membangun gagasan, rekam jejak, dan kerja politik yang berkelanjutan, sebagian kandidat justru memilih jalan pintas, yakni membeli suara. Ini menandakan bahwa partai dan kandidat tidak siap menghadapi kompetisi yang fair, dan tidak siap menerima kekalahan sebagai bagian dari demokrasi.

Partai politik yang matang seharusnya berani kalah dan siap menang. Ketika partai tidak siap kalah, maka politik uang menjadi instrumen untuk memaksa kemenangan.

Keempat, keterlibatan partai dalam politik uang sulit disangkal. Jika politik uang berlangsung masif, pertanyaannya sederhana, siapa yang mengorganisir dan mendistribusikannya?

Tidak mungkin praktik sebesar itu terjadi tanpa keterlibatan atau setidaknya pembiaran dari struktur partai.

Bahkan ketika kandidat menggunakan tim pemenangan informal di luar partai, hal itu justru menunjukkan bahwa partai kehilangan otoritas atas kandidatnya sendiri. Partai tidak lagi menjadi pengendali, melainkan dikendalikan oleh kandidat bermodal besar.

Kelima, kegagalan kaderisasi membuat partai kehilangan marwah. Ketergantungan partai pada kandidat bermodal besar adalah bukti kegagalan kaderisasi. Partai tidak mampu memproduksi pemimpin dari dalam, sehingga otoritas politik berpindah ke pemilik modal.

Keenam, pilkada langsung menjaga ruang kebebasan pemilih. Memang benar bahwa pilkada langsung sulit dikendalikan, dikontrol dan bahkan dengan modal finansial besar sekalipun bisa kalah.

Karna pemilih memiliki kebebasan memilih, bahkan ketika praktik politik uang terjadi, pemilih cenderung memilih bukan karna faktor uangnya. Dari hasil survei PRC, dari semua survei Pilkada mencatat bahwa pemilih memilih kepala daerah karna alasan jujur dan anti korupsi.

Warga Tolak Pilkada Lewat DPRD, Efisiensi Anggaran Dinilai Alasan Buat-buat

Usai Tinjau IKN, Prabowo Pastikan Pembangunan Menuju Ibu Kota Politik 2028 Tetap Lancar

Hasil Evaluasi Mendagri APBD Sumut 2026 Disetujui, Langkah Pemprov untuk Penjabaran Segera Dimulai

Polda Kalbar Surati Kedubes China, Kasus Bentrok WNA-TNI di Tambang Masih Berlanjut

Tatanan Global Amburadul, Bagaimana Strategi Diplomasi Indonesia? Menlu Sugiono Buka Suara

13 Mahasiswa Tantang Pasal KUHP soal Penghinaan Presiden ke MK, Dinilai Batasi Kebebasan Berekspresi