KPK Telusuri Jejak Aset Rita Widyasari, Penyitaan Barang Bukti Kembali Dilakukan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara yang menje
NASIONAL
Oleh: Raman Krisna
LONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah potret telanjang kegagalan negara dalam mengantisipasi krisis yang sudah lama terlihat di depan mata.
Di saat pelaku UMKM megap-megap menahan beban biaya produksi, negara justru tampak sibuk dengan retorika. Ketika masyarakat menunggu langkah nyata, yang hadir justru pernyataan normatif dan rencana jangka panjang yang entah kapan akan diwujudkan. Situasi ini bukan hanya mengecewakan—ia berbahaya.Baca Juga:
Sebab, setiap kenaikan harga bahan baku tidak pernah berdiri sendiri. Ia merambat ke harga barang jadi, menekan daya beli, dan pada akhirnya memperlemah fondasi ekonomi rakyat. Dalam kondisi seperti ini, keterlambatan respons pemerintah bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan bentuk kelalaian kebijakan.
Dalih klasik soal gejolak global kembali diangkat. Konflik internasional, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi energi dijadikan alasan.
Namun pertanyaannya sederhana: sampai kapan Indonesia berlindung di balik alasan eksternal? Ketika negara lain mampu meredam dampak yang sama, mengapa Indonesia justru terlihat paling rentan?
Jawabannya terletak pada satu hal: ketiadaan kemandirian industri. Ketergantungan pada impor bahan baku adalah bom waktu yang akhirnya meledak hari ini.
Lebih ironis lagi, gagasan membangun industri petrokimia baru kembali mengemuka justru setelah krisis terjadi. Ini bukan strategi—ini reaksi terlambat.
Kita tidak kekurangan contoh. Negara seperti Tiongkok menunjukkan bahwa stabilitas harga bukan mimpi, melainkan hasil dari keberpihakan kebijakan dan kontrol negara yang kuat terhadap sektor strategis.
Bahkan di kawasan regional, Malaysia dan Singapura mampu menjaga keseimbangan ekonomi melalui tata kelola yang disiplin dan birokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan kelompok tertentu.
Di Indonesia, masalahnya bukan semata pada kebijakan yang kurang tepat, tetapi juga pada kepercayaan publik yang terus tergerus. Ketika isu kepentingan pribadi, praktik patronase, dan bagi-bagi jabatan masih menjadi perbincangan, wajar jika publik meragukan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar seperti ini.
Yang paling menyakitkan adalah ironi yang dialami pelaku usaha kecil. Mereka berjuang sendiri, membangun usaha dari nol tanpa perlindungan berarti.
Namun ketika usaha mulai tumbuh, negara hadir bukan dengan dukungan, melainkan dengan kewajiban fiskal yang kaku. Dalam situasi harga bahan baku yang melonjak, pendekatan seperti ini terasa tidak hanya tidak sensitif, tetapi juga kontraproduktif.
Lebih dari tujuh dekade merdeka, Indonesia masih terjebak dalam lingkaran yang sama: kaya sumber daya, miskin eksekusi. Kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi kuat, tetapi terus gagal dalam mengelola dan melindungi kepentingan domestik.
Kenaikan harga plastik di Sumatera Utara harus dibaca sebagai peringatan keras, bukan sekadar fluktuasi biasa.
Jika pemerintah kembali merespons dengan lambat, maka konsekuensinya jelas: harga tinggi akan menjadi normal baru, UMKM akan semakin terpinggirkan, dan ketimpangan ekonomi akan makin melebar.
Negara tidak boleh terus menjadi penonton. Dalam situasi seperti ini, diam adalah bentuk keberpihakan—dan sayangnya, keberpihakan itu bukan kepada rakyat.
Saatnya pemerintah berhenti berwacana dan mulai bertindak. Bukan besok. Hari ini.*
*)Penulis adalahwartawan bitvonline.com
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara yang menje
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi mengusulkan Kuntadi sebagai calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untu
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Vietnam resmi menyepakati Plan of Action sebagai implementasi Kemitraan Strategis Komprehensif dalam Pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra meya
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyampaikan undanganundangan resmi dari Pemerintah Republik Islam Ir
NASIONAL
JAKARTA Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tampil
NASIONAL
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama yang dia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perjalanan Felicia, kontestan asal Tangerang, di ajang pencarian bakat The Icon Indonesia SCTV semakin dekat menuju babak puncak.
ENTERTAINMENT
MEDAN Polrestabes Medan terus menyelidiki kasus meninggalnya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nias be
HUKUM DAN KRIMINAL