Usut Korupsi Proyek Jalan Rp 231 M! KPK Panggil 2 Eks Bupati di Sumut dan 8 Pejabat BBPJN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
Sebab penjajahan modern tidak selalu hadir dalam bentuk pendudukan militer.
Ia bisa muncul melalui ketergantungan utang, dominasi teknologi asing, eksploitasi data digital, hingga ketergantungan pada impor teknologi tinggi.
Hari ini, tantangan Indonesia bukan lagi VOC, tetapi bagaimana memastikan bangsa ini tidak hanya menjadi pasar besar dan penyedia bahan mentah bagi ekonomi global.
Bank Dunia mencatat bahwa kontribusi manufaktur Indonesia terhadap PDB cenderung stagnan dalam dua dekade terakhir, sementara ekspor bahan mentah masih dominan (World Bank, 2023).
Jika Indonesia gagal membangun industri teknologi dan kualitas sumber daya manusia, maka kita berisiko mengulang pola lama: kaya sumber daya, tetapi miskin nilai tambah.
Kebangkitan Nasional Abad ke-21
Oleh karena itu, kebangkitan nasional hari ini harus dimaknai sebagai keberanian melakukan transformasi ekonomi.
Kebangkitan nasional modern berarti membangun industri sendiri, memperkuat petani dan nelayan, mengembangkan riset teknologi, serta memastikan ekonomi digital tidak hanya dikuasai segelintir platform global.
Nasionalisme hari ini bukan sekadar menghafal lagu perjuangan. Nasionalisme hari ini adalah menciptakan sistem ekonomi yang memberi harapan dan martabat bagi rakyat.
Para pendiri bangsa memahami bahwa kemerdekaan politik tanpa keadilan ekonomi hanyalah ilusi.
Karena itu Pasal 33 UUD 1945 dirancang dengan sangat ideologis: bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kebangkitan yang Masih Menunggu
Sejarah mengajarkan bahwa nasionalisme tidak akan bertahan lama jika ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang.
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan Ir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
BINJAI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/1
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat tidak menerima gugatan yang mempersoalkan syara
POLITIK