Usut Korupsi Proyek Jalan Rp 231 M! KPK Panggil 2 Eks Bupati di Sumut dan 8 Pejabat BBPJN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
Multatuli melalui novel Max Havelaar (1860) menggambarkan ironi tersebut dengan sangat tajam: rakyat pribumi bekerja keras untuk memperkaya negeri yang bukan miliknya.
Kolonialisme yang Tanpa Sengaja Melahirkan Kaum Nasionalis
Ironisnya lagi, kolonialisme tidak hanya menciptakan kemiskinan. Ia juga melahirkan kelompok sosial baru: kaum pribumi terdidik yang mulai memahami bagaimana sistem ekonomi dunia bekerja.
Awal abad ke-20, Belanda mulai menerapkan Politik Etis (Ethische Politiek) setelah kritik keras terhadap eksploitasi kolonial muncul di Eropa.
Politik Etis membawa slogan "irigasi, edukasi, dan emigrasi". Sekolah-sekolah modern mulai dibuka, termasuk STOVIA di Batavia. (Sinaga et al., 2024)
Namun pendidikan itu sejatinya bukan murni demi kemanusiaan. Pemerintah kolonial membutuhkan tenaga administrasi murah untuk mendukung birokrasi dan perusahaan-perusahaan Eropa yang berkembang pesat di Hindia Belanda.
Tetapi dari sekolah-sekolah inilah lahir generasi baru yang mulai membaca ketidakadilan secara sistematis (Fauziah et al., 2024).
Tokoh-tokoh seperti dr. Soetomo, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, hingga Tjipto Mangoenkoesoemo melihat satu paradoks besar: negeri yang begitu kaya justru dihuni rakyat yang miskin dan terbelakang.
Infrastruktur Kolonial: Dibangun untuk Menguras, Bukan Menyejahterakan
Kaum terdidik pribumi mulai menyadari bahwa pembangunan kolonial sesungguhnya dirancang bukan untuk kesejahteraan rakyat.
Rel kereta api yang mulai dibangun sejak 1867 di Jawa lebih banyak digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan ke pelabuhan ekspor daripada melayani mobilitas rakyat (Dick et al., 2002).
Pelabuhan modern, jalan raya, dan perkebunan besar berkembang pesat, tetapi keuntungan ekonominya mengalir ke perusahaan-perusahaan Eropa.
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan Ir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
BINJAI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/1
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat tidak menerima gugatan yang mempersoalkan syara
POLITIK