Pidato Prabowo, Arah Reformasi dan Warisan Kebangkitan Nasional

Untungnya, pidato Presiden juga memberi sinyal penting mengenai hal tersebut. Pada bagian akhir, Prabowo justru menegaskan pentingnya oposisi dan check and balances dalam demokrasi.

Ia bahkan secara terbuka mengapresiasi keberadaan PDIP di luar pemerintahan sebagai bagian penting dari demokrasi Indonesia.

Pernyataan itu penting. Sebab, tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan memilih antara negara kuat atau demokrasi, melainkan bagaimana menghadirkan negara yang kuat sekaligus demokratis.

Negara yang mampu melindungi kepentingan nasional, tetapi tetap tunduk pada prinsip keterbukaan dan pengawasan publik.

Dalam sejarah dunia, banyak negara gagal karena negara terlalu lemah.

Tetapi tidak sedikit pula negara gagal karena negara terlalu kuat dan menekan kebebasan masyarakat. Dan Indonesia membutuhkan keseimbangan keduanya.

Dalam konteks inilah peringatan 28 tahun Reformasi menjadi relevan. Reformasi bukan sekadar peristiwa sejarah yang diperingati setiap Mei.

Reformasi adalah proses yang terus berjalan. Ia bukan tujuan akhir, melainkan mekanisme koreksi agar negara tidak menyimpang dari cita-cita keadilan sosial.

Karena itu, reformasi juga harus berani melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.

Apakah reformasi sudah berhasil menciptakan birokrasi yang bersih?

Apakah reformasi berhasil membangun institusi hukum yang kuat?

Apakah reformasi berhasil menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata?

Plh Wali Kota Tanjungbalai Ikut Car Free Day, CFD Jadi Ruang Kebersamaan dan Dorong UMKM Lokal

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara

Kejagung Tetapkan Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Tersangka Kasus Obstruction of Justice Migor

PRSU ke-50 Siap Digelar, Pemprov Sumut Minta OPD dan BUMD All Out Sukseskan Acara

Renduk Pascabencana Sumatera Siapkan Dukungan untuk 200 Ribu UMKM Terdampak Bencana

Sumut Bentuk 6.100 Koperasi Merah Putih, 98 Persen Sudah Terintegrasi Sistem Digital