Pidato Prabowo, Arah Reformasi dan Warisan Kebangkitan Nasional

Narasi seperti ini sesungguhnya bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Bung Karno sejak awal kemerdekaan telah berbicara mengenai neokolonialisme dan imperialisme ekonomi.

Reformasi 1998 memang mengoreksi banyak penyimpangan kekuasaan Orde Baru, tetapi di sisi lain reformasi juga membuka era liberalisasi ekonomi yang lebih luas.

Negara semakin terintegrasi ke dalam pasar global, investasi asing meningkat, dan mekanisme pasar menjadi semakin dominan.

Masalahnya, globalisasi tidak selalu menghasilkan distribusi kesejahteraan yang merata.

Karena itu, ketika Presiden Prabowo berbicara mengenai under invoicing, transfer pricing, penyelundupan, hingga pelarian devisa hasil ekspor, ia sebenarnya sedang mengangkat isu lama yang selama ini menjadi kelemahan negara berkembang, dimana negara kaya sumber daya tetapi lemah dalam tata kelola.

Pidato tersebut bahkan dapat dibaca sebagai upaya membangun "nasionalisme ekonomi" baru.

Negara ingin mengambil kembali kontrol terhadap rantai ekspor komoditas strategis melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal untuk sejumlah sektor tertentu.

Negara juga ingin memastikan devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri.

Di satu sisi, langkah seperti ini dapat dipahami sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi.

Namun di sisi lain, tantangan reformasi justru terletak di sini, yaitu bagaimana memperkuat negara tanpa kembali jatuh pada sentralisasi kekuasaan yang berlebihan.

Reformasi 1998 lahir karena negara dianggap terlalu dominan dan terlalu tertutup.

Maka, ketika negara kembali diperkuat hari ini, publik tentu berharap penguatan itu berjalan bersamaan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan demokratis yang kuat.

Negara Dan Rakyat

Plh Wali Kota Tanjungbalai Ikut Car Free Day, CFD Jadi Ruang Kebersamaan dan Dorong UMKM Lokal

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara

Kejagung Tetapkan Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Tersangka Kasus Obstruction of Justice Migor

PRSU ke-50 Siap Digelar, Pemprov Sumut Minta OPD dan BUMD All Out Sukseskan Acara

Renduk Pascabencana Sumatera Siapkan Dukungan untuk 200 Ribu UMKM Terdampak Bencana

Sumut Bentuk 6.100 Koperasi Merah Putih, 98 Persen Sudah Terintegrasi Sistem Digital