Pidato Prabowo, Arah Reformasi dan Warisan Kebangkitan Nasional

Oleh:Wim Tohari Daniealdi.

PADA bulan Mei 2026 ini, Indonesia memperingati dua momentum sejarah sekaligus, yakni Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei 2026) dan 28 tahun Reformasi yang diperingati 21 Mei 2026.

Dua peristiwa itu lahir dari konteks sejarah yang berbeda, tetapi memiliki benang merah yang sama, yaitu pencarian bangsa Indonesia terhadap martabat, keadilan, dan kedaulatan.

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Ikut Car Free Day, CFD Jadi Ruang Kebersamaan dan Dorong UMKM Lokal

Kebangkitan Nasional 1908 lahir dari kesadaran bahwa penjajahan bukan sekadar penguasaan wilayah, melainkan juga penguasaan ekonomi, pendidikan, dan psikologi bangsa.

Sementara Reformasi 1998 lahir dari kemarahan rakyat terhadap krisis ekonomi, korupsi struktural, konsentrasi kekuasaan, dan ketimpangan sosial yang dianggap telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan.

Karena itu, pidato Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR RI pada 20 Mei 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi menarik untuk dibaca dalam perspektif historis yang lebih panjang.

Pidato tersebut bukan hanya pemaparan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2027, melainkan juga sebuah narasi ideologis mengenai arah negara dan tafsir baru atas reformasi.

Dalam pidatonya, Presiden berkali-kali mengulang gagasan bahwa Indonesia mengalami "kebocoran kekayaan nasional", sebuah "outflow of national wealth" yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan kemakmuran rakyat.

Ia mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi selama bertahun-tahun justru dibarengi melemahnya kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan.

Di titik inilah pidato tersebut bertemu dengan semangat Reformasi 1998.

Selama hampir tiga dekade, reformasi sering dimaknai terutama sebagai proyek demokratisasi politik, sehingga selalu indentik dengan pemilu langsung, kebebasan pers, otonomi daerah, pembatasan masa jabatan presiden, dan penguatan masyarakat sipil.

Reformasi poltik memang berhasil mengakhiri otoritarianisme dan membuka ruang kebebasan yang jauh lebih luas dibanding era sebelumnya.

Plh Wali Kota Tanjungbalai Ikut Car Free Day, CFD Jadi Ruang Kebersamaan dan Dorong UMKM Lokal

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara

Kejagung Tetapkan Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Tersangka Kasus Obstruction of Justice Migor

PRSU ke-50 Siap Digelar, Pemprov Sumut Minta OPD dan BUMD All Out Sukseskan Acara

Renduk Pascabencana Sumatera Siapkan Dukungan untuk 200 Ribu UMKM Terdampak Bencana

Sumut Bentuk 6.100 Koperasi Merah Putih, 98 Persen Sudah Terintegrasi Sistem Digital