Partai Politik dan Kerupuk Kulit

Oleh: Muhammad Yazid Al-Faizi

SERING kita bayangkan partai politik sebagai benteng terakhir gagasan besar bangsa.

Gedung-gedung mewah dengan papan nama partai seharusnya menjadi tempat para pemikir merumuskan masa depan negara, menjaga moral, dan menjadi filter integritas nasional.

Baca Juga:

• Said Iqbal Berpeluang Masuk Kabinet Prabowo, Istana: Masih Dalam Pembahasan

Sayangnya, gambaran ideal itu ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan.

Begitu musim pemilu tiba, realitas justru berputar 180 derajat. Alih-alih perdebatan gagasan, kita hanya dipaksa menjadi penonton drama absurd.

Politisi berubah warna layaknya bunglon, melompat dari satu perahu ke perahu lain hanya dalam hitungan malam.

Akibatnya, partai politik yang seharusnya menjadi penjaga gawang nilai demokrasi, kini justru berubah fungsi menjadi sekadar penyalur bantuan sosial.

Fenomena ini membuat partai-partai persis seperti kerupuk kulit yang dipajang di etalase kaca yang megah, ia mengembang besar, memikat mata, dan tampak begitu kokoh di balik cahaya lampu yang redup.

Namun, saat kita masuk ke dalam toko dan mencoba menggigitnya, kerupuk itu renyah sesaat, hancur menjadi bubuk, dan ternyata kosong di dalam.

Celakanya, ideologi yang mereka klaim hanyalah pembungkus plastik yang sekadar memberi label, padahal isinya hampa.

Narasi nasionalis atau agamis yang mereka usung hanyalah bumbu penyedap yang ditaburkan agar tampak menggugah selera.

Bedanya, kerupuk di toko hanya merugikan uang kita beberapa ribu rupiah, sementara "kerupuk" di Senayan telah menelan anggaran miliaran rupiah hanya untuk membiayai kehampaan.

Ketimpangan ini adalah bukti matinya fungsi ideologi di tubuh partai politik kita.

Ketika ideologi dikubur dalam-dalam demi pragmatisme elektoral, partai politik tidak lebih dari sekadar badan usaha penyalur kandidat, meninggalkan demokrasi kita berjalan terombang-ambing tanpa arah yang jelas.

Etalase Politik yang Renyah Tapi Kosong

Banyak yang berdalih bahwa ketiadaan ideologi adalah bentuk fleksibilitas politik modern yang cair.

Pandangan ini sebenarnya menyesatkan. Fleksibilitas tanpa landasan prinsip justru melahirkan wajah politik muka dua yang berbahaya.

Tanpa ideologi, koalisi dibangun bukan atas kesamaan visi jangka panjang untuk bangsa, melainkan murni atas kalkulasi bagi-bagi logistik dan jatah kue kekuasaan.

Gejala ini terlihat dari gemuknya kabinet kita. Ketika partai lintas spektrum merapat ke dalam satu perahu kekuasaan, akomodasi politik telah mengalahkan substansi.

Kabinet raksasa dipaksakan berdiri bukan demi efektivitas, melainkan untuk menampung syahwat politik partai yang lapar jabatan.

Politik kita kini menjadi "industri pelupa". Partai tidak lagi menjual visi, melainkan menjual kealpaan.

Mereka membombardir publik dengan gimmick dan bansos agar kita lupa pada kegagalan masa lalu.

Seperti kerupuk kulit dengan pengawet berlebih, mereka mengawetkan kebodohan kolektif agar pemilih tidak menuntut akuntabilitas jangka panjang.

Kemacetan ini terjadi karena spektrum ideologi partai kita sangat sempit dan usang, hanya berputar pada label nasionalis, agamis, atau perpaduan keduanya.

Lucunya, batas ini sering menjadi panggung sandiwara. Partai nasionalis mendadak ingin terlihat agamis, begitu pula sebaliknya.

Sebagaimana PDIP dengan Bamusi-nya, atau partai-partai lain yang sering berubah haluan ideologi menyesuaikan arah angin kekuasaan.

Sebaliknya, partai berbasis agama mencoba mengampanyekan narasi keterbukaan, seperti PKS dengan KTA non-muslimnya, atau PAN dan PKB yang secara konsisten mencoba mengaburkan batas tradisional demi mengejar suara pemilih perkotaan yang lebih moderat.

Perkawinan paksa identitas ini hanyalah sentimen luar demi kepentingan elektoral yang dadakan.

Mereka seperti kerupuk kulit yang diberi bumbu pedas agar pembeli tidak menyadari bahwa sebenarnya tidak ada "daging" kebijakan yang bisa dikunyah di sana.

Kondisi ini bertolak belakang dengan demokrasi di Eropa. Di sana, partai adalah "restoran" yang menawarkan menu kebijakan yang jelas.

Partai Buruh (Labour Party) di Inggris secara tegas memperjuangkan layanan publik yang merata, sementara Partai Konservatif (Conservatives Party) memilih pasar bebas.

Di Belanda, kejelasan isu melahirkan Partai untuk Hewan (Partij voor de Dieren) yang fokus pada hak satwa dan lingkungan.

Di sana, pemilih tahu persis agenda kebijakan yang mereka "beli", sementara pemilih Indonesia hanya disuguhi jargon permukaan tanpa tahu sikap konkret partai terhadap isu harian mereka.

Jebakan identitas ini diperparah oleh desain sistem politik kita yang belum matang.

Meskipun sistem proporsional terbuka adalah wujud kedaulatan rakyat untuk memilih wakilnya secara langsung, praktiknya justru menciptakan anomali.

Alih-alih memperkuat ikatan antara pemilih dan wakilnya, sistem ini justru memaksa calon legislatif bertarung brutal secara individual.

Kompetisi yang tidak berimbang ini membuat popularitas figur dan tebalnya isi dompet lebih menentukan daripada kedalaman gagasan.

Akibatnya, partai merosot menjadi sekadar "kendaraan" yang merekrut kader berdasarkan jumlah pengikut di media sosial, bukan kesamaan visi ekonomi-politik.

Masalahnya bukan terletak pada hak rakyat untuk memilih langsung, karena itu adalah jantung demokrasi kita, melainkan pada absennya filter ideologi dalam partai itu sendiri.

Tanpa partai yang memiliki platform gagasan yang kuat, sistem terbuka justru menjadikan pemilu sebagai ajang kontestasi selebritas politik, bukan pertarungan ideologi yang sehat.

Menjadikan Partai Sebagai Rumah Gagasan

Guna memutus lingkaran setan politik transaksional ini, mengutuk pragmatisme tentu tidak lagi cukup.

Demokrasi kita membutuhkan tekanan dari luar yang memaksa partai kembali mengasah ideologi mereka.

Di sinilah peran penting pers, akademisi, dan lembaga kajian independen untuk mulai menginisiasi uji realitas platform secara berkala.

Alih-alih membiarkan debat dipenuhi gimmick personal, ruang publik harus memaksa partai membedah manifesto tertulis terkait isu harian, misalnya seperti skema pajak progresif, transisi energi, hingga jaminan sosial.

Publik juga perlu diberikan ruang hukum melalui mekanisme gugatan warga negara terhadap partai yang kebijakannya di parlemen bertentangan 180 derajat dengan asas ideologi mereka sendiri.

Jika sebuah partai mengklaim berasaskan ekonomi kerakyatan namun ternyata konsisten menyetujui undang-undang yang meminggirkan buruh demi oligarki, publik harus memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban politik tersebut.

Ideologi adalah pijakan moral yang menjaga partai tetap waras.

Sudah sepatutnya kita menuntut partai politik untuk berhenti menjadi sekadar event organizer pemilu yang menjual kerupuk kulit kosong, dan mulai kembali menjadi pilar demokrasi yang memiliki jiwa.

Jika tidak, kita hanya akan terus menjadi penonton dalam komedi politik yang memiskinkan masa depan kita sendiri.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Mahasiswa Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (Hukum Kenegaraan) Universitas Indonesia dan Pegiat Demokrasi.

Said Iqbal Berpeluang Masuk Kabinet Prabowo, Istana: Masih Dalam Pembahasan

Piring Anak, Gengsi Presiden

Harga Emas Anjlok Lagi! Antam Tembus Rp2,75 Juta, Ini Penyebabnya

Rupiah Kian Terpuruk, Tembus Rp17.998 per Dolar AS!

Di Balik Kasus BGN: Rapuhnya Sistem Merit Birokrasi

Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.887 per Dolar AS, Tekanan Geopolitik Jadi Sentimen Utama