Kompetisi yang tidak berimbang ini membuat popularitas figur dan tebalnya isi dompet lebih menentukan daripada kedalaman gagasan.
Akibatnya, partai merosot menjadi sekadar "kendaraan" yang merekrut kader berdasarkan jumlah pengikut di media sosial, bukan kesamaan visi ekonomi-politik.
Masalahnya bukan terletak pada hak rakyat untuk memilih langsung, karena itu adalah jantung demokrasi kita, melainkan pada absennya filter ideologi dalam partai itu sendiri.
Tanpa partai yang memiliki platform gagasan yang kuat, sistem terbuka justru menjadikan pemilu sebagai ajang kontestasi selebritas politik, bukan pertarungan ideologi yang sehat.
Menjadikan Partai Sebagai Rumah Gagasan
Guna memutus lingkaran setan politik transaksional ini, mengutuk pragmatisme tentu tidak lagi cukup.
Demokrasi kita membutuhkan tekanan dari luar yang memaksa partai kembali mengasah ideologi mereka.
Di sinilah peran penting pers, akademisi, dan lembaga kajian independen untuk mulai menginisiasi uji realitas platform secara berkala.
Alih-alih membiarkan debat dipenuhi gimmick personal, ruang publik harus memaksa partai membedah manifesto tertulis terkait isu harian, misalnya seperti skema pajak progresif, transisi energi, hingga jaminan sosial.
Publik juga perlu diberikan ruang hukum melalui mekanisme gugatan warga negara terhadap partai yang kebijakannya di parlemen bertentangan 180 derajat dengan asas ideologi mereka sendiri.
Jika sebuah partai mengklaim berasaskan ekonomi kerakyatan namun ternyata konsisten menyetujui undang-undang yang meminggirkan buruh demi oligarki, publik harus memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban politik tersebut.
Ideologi adalah pijakan moral yang menjaga partai tetap waras.
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Aceh
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung lokasi ledakan yang menghancurkan sebuah rumah di Kompleks Grand Poloni
PERISTIWA
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BetulBetul melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polda Sumatera Utara terhadap PT Pertamina Pat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah massa yang tergabung dalam Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (HOTMA) menggelar aksi damai di dep
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap 3.865 kasus tindak pidana narkoba sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara memastikan enam personel Polri aktif telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana nark
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara resmi melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Sumatera Utara. Laporan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam proses evakuasi ledakan rumah mewah di Komplek Grand Polonia, Kecamatan Medan
PERISTIWA
MEDAN Nama Kahiyang Ayu, istri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, disebut dalam persidangan dugaan korupsi kegiatan Medan Fashion F
HUKUM DAN KRIMINAL
