BREAKING NEWS
Selasa, 22 September 2026

Ketika Nama Kucing Mengalahkan Korupsi

- Rabu, 17 Juni 2026 11:04 WIB
Ketika Nama Kucing Mengalahkan Korupsi
Tiyo Ardianto, eks Ketua BEM UGM. (foto: Mahfud MD Official/yt)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Ini bukan sekadar soal gaya komunikasi. Ini soal prioritas moral.

Jika sebuah program publik yang mengatasnamakan gizi anak, penurunan stunting, dan kesejahteraan rakyat diduga dikorupsi melalui pengadaan yang tidak tepat sasaran, maka di situlah martabat republik sesungguhnya sedang diinjak-injak.

Martabat negara tidak terutama direndahkan oleh lelucon kasar warga, melainkan oleh pejabat yang menjadikan program rakyat sebagai ladang rente.

Martabat rakyat tidak terluka karena seekor kucing diberi nama buruk, tetapi karena uang publik yang seharusnya sampai ke anak-anak, sekolah, dapur, dan keluarga miskin justru diduga bocor dalam rantai proyek.

Di sinilah tampak standar ganda yang menyedihkan.

Ketika ekspresi warga dianggap kasar terhadap presiden, bahasa yang dipakai menjadi keras, yaitu menghina kepala negara, merendahkan rakyat, mencederai martabat republik.

Namun, ketika menyangkut dugaan korupsi program unggulan pemerintah, bahasa yang muncul sering kali berubah menjadi "perlu evaluasi", "perbaikan tata kelola", "usut tuntas", dan "jangan tebang pilih".

Secara formal, frasa- frasa itu benar. Tetapi secara moral, terasa terlalu lunak bila dibandingkan dengan skala kerusakan yang ditimbulkan korupsi.

Dalam kajian ilmu politik, fenomena ini dapat dibaca melalui konsep hegemonic consent dari Antonio Gramsci (Femia, 1975; Gross, 2015).

Kekuasaan tidak selalu mempertahankan diri melalui kekerasan langsung.

Ia juga bertahan melalui produksi persetujuan moral, yaitu ketika kelompok masyarakat sipil, intelektual, pemuda, dan organisasi keagamaan ikut mereproduksi narasi yang membuat kritik terhadap penguasa tampak tidak sopan, tidak beradab, bahkan tidak nasionalis.

Pada titik itu, organisasi gerakan tidak lagi menjadi kekuatan korektif, melainkan menjadi bantalan moral bagi kekuasaan.

Editor
: Raman Krisna
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Kepala Bakom: Salah Besar Menuntut Prabowo Menghentikan MBG, Itu Janji Kampanyenya
Kepala Bakom: Hanya Tuntutan dan Tanpa Dialog, Itu Bukan Demokrasi
Gedung DPR hingga Kantor BGN Jadi Lokasi Aksi Unjuk Rasa Hari Ini, 4.576 Personel Gabungan Disiagakan
SPCP IPDN 2026 Segera Dibuka! Ini Syarat, Cara Daftar, dan Tahapan Seleksi Calon Praja
Rupiah Melemah Setelah 5 Hari Menguat, Terkoreksi ke Rp17.747 per Dolar AS
Jadi Bursa Terkuat di Asia Pagi Ini, IHSG Menguat 1,41 Persen!
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru