Negara Punya Rp30 Juta per Orang untuk Melatih Manajer Kopdes, Mengapa Gaji Guru PPPK Masih Tertunda?

Baca Juga:

• Zakiyuddin Ajak Pakar Perencana Susun Cetak Biru Kota Masa Depan di Forum Bakti Bappeda

Fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Maluku Utara.Dalam berbagai forum bersama Komisi II DPR RI, sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatan maupun pembayaran PPPK.

Sebagian daerah mampu memenuhi kewajibannya.

Sebagian lainnya harus melakukan penyesuaian karena keterbatasan anggaran.Artinya, persoalan PPPK bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut kapasitas fiskal daerah.Di Tengah Kondisi Itu, Latsarmil Menjadi Sorotan

Di saat sebagian daerah masih berjuang menjaga pelayanan dasar, pemerintah juga menjalankan program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang mencakup latihan dasar militer.Program ini menuai kritik dari Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.Menurut TB Hasanuddin, berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari, peserta mengikuti 30 hari latihan dasar militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi.

Ia memperkirakan total biaya pelatihan mencapai sekitar Rp45 juta per peserta.Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk latihan dasar militer, sedangkan sekitar Rp15 juta digunakan untuk pembelajaran manajemen koperasi.TB Hasanuddin menilai apabila komponen latihan militer dihapus, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta per peserta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan.Dengan jumlah peserta gelombang pertama mencapai 35.476 orang, ia memperkirakan potensi efisiensi anggaran dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun.

TB Hasanuddin juga mempertanyakan relevansi latihan militer bagi calon manajer koperasi.

Baca Juga:

• Rico Waas: Jangan Wariskan Cerita Sedih, Kota Harus Tumbuh Tanpa Merusak Lingkungan

Menurutnya, manajer koperasi lebih membutuhkan kompetensi dalam tata kelola organisasi, manajemen usaha, pemasaran, literasi keuangan, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat dibanding latihan fisik kemiliteran.

Perlu dicatat, angka-angka tersebut merupakan estimasi dan pernyataan TB Hasanuddin yang disampaikan sebagai kritik terhadap desain program. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan secara resmi bahwa biaya pelatihan Latsarmil per peserta adalah sebesar angka tersebut.Skala Prioritas Menjadi Persoalan

Tidak ada yang mempersoalkan niat pemerintah membangun koperasi desa.Koperasi merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.Namun, publik berhak bertanya apakah latihan dasar militer merupakan kompetensi yang paling dibutuhkan seorang manajer koperasi.

Bukankah koperasi akan lebih berkembang apabila pengelolanya menguasai akuntansi, pemasaran digital, manajemen bisnis, pengembangan usaha, dan tata kelola organisasi?Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika di sisi lain masih terdapat guru PPPK yang menunggu kepastian haknya dan pemerintah daerah yang mengaku kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji.Keberanian Menentukan Prioritas

Konstitusi telah memberikan arah yang jelas.Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat tersebut tidak mungkin diwujudkan tanpa guru yang sejahtera.

TB Hasanuddin Soroti Anggaran Latsarmil, Biaya per Peserta Disebut Tembus Rp30 Juta

Zakiyuddin Ajak Pakar Perencana Susun Cetak Biru Kota Masa Depan di Forum Bakti Bappeda

Rico Waas: Jangan Wariskan Cerita Sedih, Kota Harus Tumbuh Tanpa Merusak Lingkungan

23 Titik Longsor dan Jalan Amblas Ancam Jalinsum Sipirok–Tarutung, Ijeck Desak Pemerintah Segera Bangun Jalur Alternatif Permanen

Jelang HUT Kota Medan ke-436, Rico Waas Pimpin Ziarah Makam Pahlawan dan Tegaskan Komitmen Benahi Infrastruktur

BPK Beberkan Hasil Audit LKPP 2025: 97 Kementerian/Lembaga Raih WTP, Hanya Bapanas yang Belum