Di Luar Dugaan Banyak Pihak, Prabowo Klaim RI Capai Swasembada Pangan Lebih Cepat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia telah berhasil mencapai ketahanan hingga swasembada pangan dalam waktu yang relati
PEMERINTAHAN
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Pasal ini, selama era reformasi, belum terlaksana secara konsekuen oleh pemerintah.
Dalam kenyataannya, hak untuk memperoleh pendidikan dasar gratis (SD hingga SMP) belum sepenuhnya terwujud karena masih banyak sekolah yang memungut biaya dari murid.
Hal tersebut jelas melanggar Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Selanjutnya, melalui Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, pemerintah diperintahkan oleh konstitusi untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari APBN dan APBD.
Jika Pasal 31 ayat (1) dan (2) mengatur hak mendapat pendidikan dan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar, maka ayat (4) menegaskan batasan kuantitatif anggaran yang wajib dijamin oleh negara.
Keseluruhan amanat konstitusi ini harus terwujud secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
Kepastian alokasi murni sekurang-kurangnya 20 persen adalah suatu keniscayaan untuk memenuhi kewajiban konstitusional negara.
Pemanfaatan anggaran pendidikan untuk program lain di luar komponen utama berpotensi menciptakan pelanggaran konstitusi dan dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban negara dalam membebaskan biaya pendidikan dasar serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Program MBG memang menjadi tantangan fiskal yang konkret karena membutuhkan biaya yang besar.
Sejak tahun anggaran awal (2025), alokasi anggaran MBG tercatat sebesar Rp 71 Triliun, dan diproyeksikan meningkat bertahap hingga Rp 171 Triliun – Rp 335 Triliun pada fase pemenuhan skala penuh.
Menjangkau secara bertahap hingga 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup peserta didik (PAUD hingga SMA/SMK), balita, serta ibu hamil dan menyusui.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia telah berhasil mencapai ketahanan hingga swasembada pangan dalam waktu yang relati
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia telah berhasil mencapai ketahanan hingga swasembada pangan dalam waktu yang relati
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menekankan, keberhasilan suatu bangsa dapat terwujud jika elite di negaranya bisa bekerja sama. Oleh kar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Jumat (31/7/2026), naik 89 poin atau sekitar 0,59 pers
EKONOMI
TOKYO Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang melanda Jepang barat daya telah meningkat menjadi 35 orang, kata pejabat prefektu
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan saat bertemu pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara,
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin meminta pemerintah segera mencari solusi penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) s
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan menganugerahkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada sejumlah tokoh, institusi, maupun organisasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) d
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby, Yulia Herma (YH),
HUKUM DAN KRIMINAL