Menyelamatkan Fiskal Daerah

Dengan kata lain, dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan belanja daerah meningkat cukup signifikan.

Di samping itu, perihal pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga harus bisa menjawab kebutuhan belanja wajib seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga belanja pegawai yang terus bertambah seiring pengangkatan ASN maupun PPPK.

Sementara itu, dari kondisi yang ada kemampuan fiskal setiap daerah sangat berbeda satu sama lain.

Sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun berbagai skema transfer daerah lainnya.

Artinya, ketergantungan tersebut menyebabkan ruang fiskal menjadi sangat terbatas ketika terjadi perlambatan penerimaan negara, penyesuaian kebijakan transfer, atau rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan yang kemudian muncul yang pada akhirnya turut memperberat kondisi fiskal adalah belum optimalnya struktur belanja daerah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa porsi belanja pegawai sejumlah daerah masih mendominasi APBD, sehingga menyisakan ruang yang relatif kecil bagi belanja pembangunan produktif.

Demikian, saat pemerintah melakukan pengangkatan PPPK dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan sektor strategis lainnya, konsekuensi fiskal berupa tambahan belanja pegawai juga meningkat secara permanen.

Situasi demikian tidak dapat dipahami sebagai kegagalan pemerintah daerah semata. Banyak daerah memiliki basis ekonomi yang relatif kecil sehingga kemampuan menghimpun PAD masih terbatas.

Sebagai contoh. bagi daerah yang aktivitas industrinya rendah atau cenderung bergantung pada sektor primer, memiliki kapasitas fiskal yang lebih lemah dibandingkan daerah dengan pusat perdagangan dan jasa yang berkembang.

Dari perspektif pemerintah, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menjaga agar tekanan fiskal tidak berkembang menjadi gangguan terhadap pelayanan publik.

Pembayaran gaji ASN dan PPPK termasuk kewajiban negara yang harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan roda pemerintahan.

Dituding Terima Rp1 Miliar dari Proyek Smartboard, Eks Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy Bantah

Prabowo: Jadi Pemimpin Itu Tidak Rumit, Cintai Rakyat dan Gunakan Akal Sehat

Said Iqbal Klaim Tak Ada Demo Buruh Agustus-September, KBPBI Bantah: Tak Ada Penasihat Presiden yang Bisa Atur Koalisi Kami

Ketua TP PKK Asahan Serahkan Bantuan untuk Poklak UP2K Sentang, Dorong Pengembangan UMKM dan Persiapan Lomba Provinsi

Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Pesisir Aceh, KKP Salurkan Bantuan untuk Nelayan dan Petambak

BGN Pecat Tidak Hormat 66 Kepala Dapur MBG, Ada yang Terlibat Judol hingga 'Hengki-Pengki'