Menyelamatkan Fiskal Daerah

Karenanya, penguatan disiplin fiskal, efisiensi belanja, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah menjadi agenda penting agar APBD mampu menjalankan fungsi pembangunan sekaligus menjamin keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Pusat

Menjawab tantangan yang terjadi, maka pemerintah pusat pada posisi ini memiliki peran strategis sebagai penentu arah kebijakan fiskal nasional sekaligus penjaga stabilitas keuangan daerah.

Jalan keluar yang diperlukan tidak sekadar bersifat jangka pendek untuk memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK tetap berjalan, tetapi juga menciptakan sistem fiskal daerah yang lebih sehat dalam jangka panjang.

Langkah pertama yang perlu diambil ialah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan fiskal setiap daerah sebelum menetapkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penambahan beban belanja pegawai.

Pengangkatan ASN maupun PPPK tidak bisa lagi dilakukan sesuka hati pemerintah daerah, melainkan perlu diselaraskan dengan kapasitas APBD sehingga kebijakan peningkatan kualitas layanan publik tetap berjalan tanpa menciptakan tekanan fiskal yang berlebihan.

Berikutnya adalah pemerintah pusat dapat memperkuat mekanisme transfer ke daerah melalui formula yang semakin memperhatikan tingkat kapasitas fiskal, kebutuhan pelayanan dasar, serta karakteristik wilayah.

Khusus bagi daerah dengan tingkat kemampuan PAD rendah perlu adanya afirmasi fiskal agar pelayanan publik tidak mengalami penurunan kualitas hanya karena keterbatasan sumber pendapatan.

Di saat bersamaan, pemerintah pusat juga perlu untuk mendorong reformasi tata kelola anggaran daerah melalui digitalisasi keuangan daerah, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengawasan belanja yang lebih efektif, serta pendampingan teknis bagi pemerintah daerah.

Langkah tersebut sangat penting dilakukan agar setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang barangkali sejauh ini belum maksimal juga harus menjadi bagian dari strategi nasional.

Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lewat penyederhanaan regulasi investasi, penguatan iklim usaha di daerah, digitalisasi sistem perpajakan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Dituding Terima Rp1 Miliar dari Proyek Smartboard, Eks Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy Bantah

Prabowo: Jadi Pemimpin Itu Tidak Rumit, Cintai Rakyat dan Gunakan Akal Sehat

Said Iqbal Klaim Tak Ada Demo Buruh Agustus-September, KBPBI Bantah: Tak Ada Penasihat Presiden yang Bisa Atur Koalisi Kami

Ketua TP PKK Asahan Serahkan Bantuan untuk Poklak UP2K Sentang, Dorong Pengembangan UMKM dan Persiapan Lomba Provinsi

Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Pesisir Aceh, KKP Salurkan Bantuan untuk Nelayan dan Petambak

BGN Pecat Tidak Hormat 66 Kepala Dapur MBG, Ada yang Terlibat Judol hingga 'Hengki-Pengki'