Setelah Pilpres 2024: Media, Konflik Kekuasaan, dan Kriminalisasi Simbolik

Oleh: Dr. Nastiti S. Lestari, PhD

SEORANG mahasiswa kriminologi tingkat akhir meminta saya memberi pandangan tentang Pilpres 2024 untuk tugas akhirnya.

Ia meneliti bagaimana media membingkai isu seputar salah satu kandidat dengan memakai teori framing Robert N. Entman dan konsep newsmaking criminology dari Gregg Barak, lalu mengaitkannya dengan elektabilitas.

Baca Juga:

• Sambut Hangat Diplomasi Tetangga Presiden Ramos-Horta Resmi Undang Prabowo Lakukan Lawatan ke Timor Leste

Pertanyaannya satu, tetapi merupakan inti persoalan: apakah pemilu ini hanya soal siapa menang–siapa kalah, atau ada dimensi "kriminalitas politik" yang bekerja melalui media?

Dalam kerangka Entman, keempat fungsi framing—mendefinisikan masalah, menafsirkan penyebab, menilai secara moral, dan merekomendasikan penanganan—selalu beroperasi di dalam struktur kekuasaan yang timpang.

Di sinilah teori konflik menjadi penting: Karl Marx mengingatkan, kelompok yang menguasai modal dan alat produksi juga menguasai definisi realitas sosial, termasuk menentukan isu dan label apa yang dianggap wajar atau menyimpang.

Sementara Ralf Dahrendorf menyoroti bagaimana relasi otoritas membuat pihak berkuasa memiliki hak istimewa menetapkan aturan dan batas bagi pihak lain.

Jika ini ditarik ke konteks pemilu, kelompok politik dominan, pemilik modal, dan pemilik media berada pada posisi istimewa untuk menentukan apa yang disebut "masalah demokrasi" dan siapa yang ditempatkan sebagai sumber gangguan.

Karena itu, isu politik identitas, dinasti kekuasaan, atau kecurangan pemilu tidak pernah hadir sebagai fakta yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai isu yang dipilih, dibesarkan, atau dikecilkan sesuai kepentingan mereka yang menguasai alat produksi simbolik; dalam hal ini, media, lembaga survei, dan mesin buzzer.

Dinamika ini tampak jelas pada tiga capres 2024: Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Prabowo banyak dibingkai sebagai figur stabilitas dan nasionalis yang "sudah berubah", sehingga memori publik tentang pelanggaran HAM dan kekerasan negara perlahan terdorong ke pinggir sebagai bab yang dianggap selesai.

Ini dapat dibaca sebagai bentuk dekriminalisasi simbolik: deviasi serius di masa lalu tidak lagi dikonstruksi sebagai ancaman aktual, tetapi sebagai pengalaman yang sudah ditutup demi stabilitas politik.

54 Hari Menunggu Verifikasi, Dua Permohonan Visa D2 Belum Mendapat Kepastian

Kandas Total! MK Resmi Hapus Pasal Karet 'Penghinaan Pemerintah', Tegaskan Lembaga Negara Tak Punya Rasa Sakit Hati

Rupiah Ditutup Menguat 51 Poin ke Rp17.693 per Dolar AS

Alarm Darurat Tata Kelola Keuangan Pengamat Ingatkan Intervensi Kekuasaan Bisa Runtuhkan Independensi Perbankan

Terkikisnya Akhlak dan Adab Jadi Keprihatinan, Umat Islam Diminta Bijak Bermedia Sosial

Divonis Bebas Kasus Korupsi, Eks Kabag Pemkab Madina Ingin Kembali Berkarier sebagai ASN