Berhenti Meracuni Rakyat!

Oleh:WT. Daniealdi

LAGI dan lagi. Kalimat itu sudah hampir menjadi mantra pahit di negeri ini. Berulang kali berita tentang siswa, santri, dan guru yang keracunan massal setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi layar. Awal September 2026 saja, dalam rentang tiga hari, hampir dua ribu orang terdampak di Sidoarjo, Rembang, Agam, Tana Toraja, Jombang, dan daerah lain.

Gejalanya klasik, mulai dari mual, muntah, diare, pusing, lemas, hingga dehidrasi yang memaksa ratusan orang dirawat di rumah sakit dan puskesmas. Ini bukan lagi insiden sporadis. Ini pola. Menurut pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak program ini berjalan pada 2025 hingga awal September 2026, setidaknya 43.838 orang telah menjadi korban keracunan terkait MBG, tersebar di 36 provinsi.

Baca Juga:

• Awas Erupsi Susulan, BNPB Desak Warga Karo di Zona Merah Segera Dievakuasi ke Tempat Aman

Data Kementerian Kesehatan bahkan menyebutkan angka lebih tinggi, menembus 50.000 orang dalam ratusan kejadian. Korbannya mayoritas adalah anak-anak sekolah. Angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka ada anak yang menangis kesakitan, orang tua yang panik, dan sekolah yang berubah menjadi tempat perawatan darurat.

Program yang digadang-gadang sebagai flagship pemerintahan untuk memerangi stunting dan meningkatkan gizi generasi muda justru menjadi sumber ancaman kesehatan yang sistemik. Ironinya, anggaran yang digelontorkan sangat besar. Untuk 2027 saja, Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat pagu sekitar Rp 240 triliun, di mana lebih dari Rp 232 triliun dialokasikan untuk MBG.

Dengan target puluhan juta penerima manfaat, program ini adalah salah satu intervensi sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Namun, ukuran anggaran dan skala ambisi ternyata tidak diimbangi dengan kedisiplinan tata kelola dan jaminan keamanan pangan.

Pimpinan BGN mengakui bahwa lebih dari 80 persen kasus keracunan disebabkan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). Makanan dimasak terlalu dini karena kapasitas dapur tidak memadai, disimpan terlalu lama, didistribusikan melewati batas waktu aman, atau bahan baku tidak ditangani dengan higienis.

Ada kasus di mana label waktu konsumsi tidak lengkap atau bahkan menyesatkan. Ada temuan bakteri E. coli, Salmonella, dan berbagai patogen lain. Ada pula dugaan kontaminasi dari ikan yang sudah tidak layak atau udang yang bermasalah. Singkatnya, rantai pasok dari dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) hingga meja makan siswa penuh celah yang mematikan.

Kekerasan Struktural

Di sinilah kita bertemu dengan kerangka konseptual yang lebih dalam. Apa yang terjadi bukan sekadar "kesalahan teknis" atau "ketidakdisiplinan petugas". Ini adalah bentuk structural violence, kekerasan struktural dalam pengertian Johan Galtung. Negara, melalui lembaga dan program yang dikelolanya, menciptakan kondisi di mana warga, khususnya anak-anak, secara sistematis terpapar risiko.

Bukan karena niat jahat individu, melainkan karena desain sistem yang longgar, pengawasan yang lemah, dan prioritas politik yang lebih mengutamakan kecepatan serta cakupan daripada mutu dan keamanan. Teori good governance menekankan tiga pilar: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam kasus MBG, ketiganya goyah. Transparansi soal pemilihan mitra SPPG, sertifikasi higiene, dan hasil investigasi kasus keracunan masih minim. Akuntabilitas hampir tidak terlihat.

Hingga kini, tak muncul penetapan tersangka atau sanksi pidana yang tegas, padahal puluhan ribu anak telah menjadi korban. Partisipasi publik dan pengawasan independen juga terasa formalitas belaka. Evaluasi yang digembar-gemborkan pemerintah kerap berhenti di level administratif: menutup sementara dapur bermasalah, meminta maaf, lalu melanjutkan bisnis seperti biasa.

Hasilnya? Kasus terus berulang. Dari perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi hak atas kesehatan dan hak atas pangan yang aman. Ketika negara menyediakan makanan secara langsung kepada warga, terutama anak-anak yang berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan, standar kehati-hatian seharusnya jauh lebih tinggi. Kegagalan berulang dalam memenuhi standar tersebut dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Anak-anak, sebagai kelompok yang paling rentan, seharusnya mendapat perlindungan maksimal, bukan dijadikan "laboratorium" bagi program yang belum matang. Ada juga dimensi politik-ekonomi yang menarik. Program sebesar ini menciptakan ekosistem ekonomi baru, seperti dapur-dapur SPPG, pemasok bahan baku, insentif operasional, dan jaringan distribusi.

Dengan insentif harian yang cukup signifikan bagi pengelola dapur, tekanan untuk memproduksi dalam skala besar menjadi tinggi. Dapur kecil dipaksa melayani ribuan porsi. Akibatnya, standar keamanan dikorbankan demi volume. Ini mengingatkan kita pada kritik klasik terhadap implementasi kebijakan publik yang terlalu ambisius tanpa kapasitas institusional yang memadai, apa yang disebut sebagai "policy overstretch".

Kerapuhan Tata Kelola

Lebih dalam lagi, tragedi ini mengungkap kerapuhan tata kelola pangan publik di Indonesia. Kita punya BPOM, dinas kesehatan, dan berbagai regulasi higiene sanitasi. Namun, ketika program nasional diluncurkan secara masif dan cepat, mekanisme pengawasan lokal dan nasional seolah kewalahan. Sertifikasi laik higiene sanitasi baru diperketat belakangan, setelah ribuan korban berjatuhan. Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang direkomendasikan hanya diterapkan di segelintir dapur.

Ini menunjukkan bahwa regulasi lebih sering menjadi formalitas daripada budaya kerja. Argumentasi yang sering dilontarkan untuk membela program ini adalah bahwa jumlah korban "hanya" sebagian kecil dari porsi yang sudah disajikan. Secara statistik, persentasenya memang kecil. Namun, logika ini berbahaya. Kita tidak mengukur keberhasilan program kesehatan publik dengan membandingkan jumlah yang sakit dengan total yang dilayani, melainkan dengan standar "zero harm" yang sepatutnya diupayakan, terutama untuk anak-anak.

Satu anak yang keracunan karena kelalaian negara sudah terlalu banyak. Empat puluh tiga ribu lebih adalah indikasi sistemik, bukan anomali. Lebih jauh, program yang seharusnya memperkuat kepercayaan publik justru mengikisnya. Setiap kali berita keracunan muncul, orang tua - khususnya kaum ibu - di berbagai daerah menjadi was-was. Ada yang melarang anaknya makan MBG. Ada yang mempertanyakan apakah "gratis" sepadan dengan risiko. Ironi terbesar adalah ketika program yang bertujuan memperbaiki gizi justru menciptakan trauma dan gangguan kesehatan akut.

Bagaimana mungkin kita membangun generasi yang sehat jika fondasinya sendiri retak oleh kelalaian berulang? Solusi tidak cukup dengan "evaluasi mendalam" yang sudah berkali-kali dijanjikan. Diperlukan perubahan radikal. Pertama, moratorium sementara di wilayah-wilayah rawan sampai seluruh SPPG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat dan dapat diverifikasi secara independen.

Kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian massal—bukan sekadar penutupan sementara. Ketiga, desentralisasi pengawasan dengan melibatkan dinas kesehatan daerah, laboratorium independen, dan organisasi masyarakat sipil secara nyata. Keempat, transparansi penuh atas data kasus, hasil investigasi, dan daftar dapur yang bermasalah.

Kelima, peninjauan ulang model pembiayaan dan kapasitas dapur agar tidak memaksa produksi di luar kemampuan aman. Negara tidak boleh terus meracuni rakyatnya dengan dalih niat baik. Niat baik tanpa kapasitas dan akuntabilitas adalah bentuk kecerobohan yang berujung pada penderitaan.

Anak-anak Indonesia berhak atas makanan yang bergizi dan aman, bukan makanan yang datang dengan risiko diare massal. Jika program sebesar ini tidak mampu menjamin hal mendasar tersebut, maka pertanyaan yang harus diajukan bukan lagi "bagaimana memperbaikinya", melainkan "apakah negara serius melindungi warga yang paling rentan".* (www.kompas.com)

*)Penulis adalahDosen UNIKOM Bandung Pemerhati masalah politik, pertahanan-keamanan, dan hubungan internasional. Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.

Awas Erupsi Susulan, BNPB Desak Warga Karo di Zona Merah Segera Dievakuasi ke Tempat Aman

Hasil Lab Negatif, Dugaan Keracunan MBG di SMAN 1 Lubukpakam Terjawab

Presiden Prabowo di Rute Konstitusi "Welfare State"

Kejagung Sita Aset Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Senilai Rp8,4 Miliar, Ada Rolex hingga Mobil Mewah!

Erupsi Gunung Sinabung Berdampak ke 1.832 Hektare Lahan Pertanian Karo, Ini Komoditas yang Terdampak

748 Orang Keracunan MBG di Sidoarjo, BGN Copot Kepala SPPG Kalitengah