Perkuat Infrastruktur Pertanian dan Perairan, Bupati Batu Bara Kunjungi Kantor BBWS
MEDAN Dalam rangka memperkuat infrastruktur pertanian dan pengairan Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., melak
PEMERINTAHAN
JAKARTA– Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendukung para orang tua untuk mengimunisasi anaknya dalam Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Di tengah berbagai isu penyakit pada anak yang merebak saat ini, ia mengimbau para orang tua agar tidak terganggu dengan hal ini. Menurutnya, imunisasi menjadi hal penting dalam membangun daya tahan tubuh anak agar terhindar dari ancaman berbagai penyakit di masa datang.
Pemberian imunisasi dasar yang wajib bagi anak jangan diabaikan agar daya tahan tubuh anak terbangun dengan baik,” kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (25/10/2022).
Lestari menjelaskan berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan RI, terdapat lebih dari 1,7 juta bayi di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar selama 2019-2021. Adapun kondisi ini terjadi lantaran adanya pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19.
Wanita yang akrab disapa Rerie ini pun mengatakan pelaksanaan BIAN di sejumlah daerah saat ini sempat diwarnai keraguan orang tua untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan. Hal ini karena merebaknya penyakit gagal ginjal akut yang diduga disebabkan bahan berbahaya pada obat penurun panas.
Sejumlah orang tua khawatir, dampak vaksinasi dasar yang diberikan menimbulkan demam pada anak,” ujarnya.
Lestari menyebut kondisi ini perlu segera diantisipasi dengan memberikan pemahaman pada orang tua terkait keamanan proses vaksinasi dan pascavaksinasi pada anak. Dalam hal ini, katanya, petugas kesehatan, juga dapat ikut aktif memberi pemahaman soal obat penurun panas yang aman bila anak mengalami gejala demam usai divaksin.
Menurut Lestari, pemahaman orang tua akan pentingnya vaksinasi menjadi hal penting. Mengingat capaian vaksinasi dasar pada anak sangat penting bagi proses pembentukan daya tahan tubuh setiap anak di Tanah Air.
Jangan sampai sejumlah hambatan tersebut, menyebabkan jutaan anak Indonesia tidak mendapatkan vaksinasi dasar yang lengkap dan berisiko memiliki daya tahan yang rendah terhadap sejumlah penyakit di masa datang,” ungkapnya.
Guna meningkatkan capaian vaksinasi, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini pun mengajak semua pihak berkolaborasi untuk memberi pemahaman kepada setiap orang tua agar segera melengkapi pemberian vaksin dasar terhadap putra-putrinya.
Dengan adanya upaya bersama para pemangku kepentingan dan masyarakat, Lestari berharap Indonesia dapat mewujudkan anak bangsa yang sehat dan tangguh sehingga mampu merealisasikan Indonesia Emas pada 2045.
(V20)
MEDAN Dalam rangka memperkuat infrastruktur pertanian dan pengairan Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., melak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kuasa hukum Betrand Peto alias Onyo membantah tudingan pelecehan seksual dan kekerasan yang dilaporkan seorang perempuan berinisia
ENTERTAINMENT
BANJARMASIN Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan KMP Virgo Transport 8 tidak dalam kondisi kelebihan muatan saat menga
PERISTIWA
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI)
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan tali asih kepada 13 purna olahragawan berprestasi dalam peri
PEMERINTAHAN
BANDUNG Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang divonis 6 tahun penjara dalam kasus korupsi ijon proyek. Selain hukuman badan, majelis h
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur mengajukan gugatan ganti rugi materiil sebesar Rp4,2 miliar kepada negara terkait proses hukum yang pe
NASIONAL
LANGKAT Longsor meluas di Dusun Tambunan B, Desa Perkebunan Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kondisi terse
PERISTIWA
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan membacakan putusan gugatan praperadilan jilid V yang diajukan Roy Suryo terkait permoh
NASIONAL
JAKARTA Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mendesak Mahkamah Agung (MA) mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun
NASIONAL