Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya angkat bicara terkait viralnya kabar empat pulau di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau (Kepri), yang disebut dijual melalui situs luar negeri.
KKP menegaskan, informasi tersebut tidak sepenuhnya benar dan menekankan bahwa pulau-pulau tersebut tidak dijual, melainkan ditawarkan dalam skema kerja sama investasi.
"Ini bukan dijual," tegas Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, Selasa (24/6/2025).
Menurut Kartika, ketertarikan pihak luar terhadap pulau-pulau indah di Indonesia merupakan potensi investasi yang bisa dimanfaatkan pemerintah dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terutama di tengah efisiensi anggaran negara.
"Banyak pihak luar tertarik pada keindahan laut Indonesia. Mereka ingin investasi. Kenapa tidak kita kerja sama? Tapi sekali lagi, bukan dijual," ujarnya menegaskan.
Empat pulau yang menjadi sorotan adalah Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala, dan Pulau Nakok.
Keempatnya sempat muncul di situs asing privateislandsonline.com yang dikenal sebagai platform listing penjualan pulau-pulau pribadi di seluruh dunia.
Kemunculan ini langsung menimbulkan kekhawatiran publik terkait kedaulatan wilayah negara.
Menanggapi hal tersebut, Kartika menjelaskan bahwa keterlibatan investor swasta merupakan salah satu bentuk kemitraan yang tetap berada dalam kerangka hukum dan pengawasan pemerintah.
Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah berencana melepas aset negara.
"Komitmennya tetap kerja sama. Ini menyikapi pendanaan pemerintah yang sedang efisiensi, bukan berarti kita lepas aset negara," kata Kartika.
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL