Kejari Jaksel Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo, Sebut Gugatan Salah Alamat
JAKARTA Tim Biro Hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan prap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) resmi menyatukan langkah dalam memperkuat pengembangan wisata ramah Muslim melalui program sertifikasi halal gratis, khususnya bagi pelaku UMK di desa wisata, Rabu (2/7/2025).
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan sinergi strategis yang saling memperkuat antarprogram di dua lembaga tersebut.
"BPJPH memiliki program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) yang tahun ini menargetkan satu juta sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan Kemenpar membina lebih dari 6.000 desa wisata. Ini adalah momentum yang sangat tepat untuk saling mendukung demi memperkuat ekosistem wisata ramah Muslim di Indonesia," jelas Haikal.
Ia menekankan bahwa kehadiran produk halal yang tersertifikasi di kawasan wisata bukan hanya penting, tetapi menjadi keniscayaan dalam membangun daya saing destinasi wisata Indonesia di kancah global.
Haikal juga menyoroti besarnya potensi Indonesia di sektor industri halal dan wisata ramah Muslim, dengan dukungan sumber daya lokal yang melimpah.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi lintas sektoral, termasuk dengan para pemangku kepentingan lokal, untuk mengoptimalkan potensi ini.
"Kita memiliki lebih dari 100 ribu pendamping proses produk halal (P3H), lebih dari 64 juta pelaku usaha, dan ribuan desa wisata unggulan. Semua ini harus dimobilisasi untuk menggenjot sertifikasi halal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat destinasi wisata halal dunia," imbuhnya.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmennya untuk langsung terjun ke lapangan bersama BPJPH dalam menyukseskan program ini.
"Kami akan mulai dengan kunjungan bersama ke lebih dari 20 desa wisata. Target kami tahun ini lebih dari 6.100 desa wisata memiliki produk halal tersertifikasi. Ini langkah penting agar Indonesia kembali menjadi nomor satu dalam wisata ramah Muslim," tegas Widiyanti.
JAKARTA Tim Biro Hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan prap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mencabut kuasa hukum yang sebelumnya diberikan kepada Ahmad Khozinudin beserta Ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, diwarnai tero
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis, menilai peneta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah pejabat negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiba
NASIONAL
KARO Kasus kematian seorang remaja pendaki Gunung Sibayak, Refael Christio Sihotang (17), warga Jalan Timah, Kota Medan, menjadi perhatian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dukungan terhadap Felicia, peserta ajang The Icon Indonesia yang berasal dari Tangerang, Provinsi Banten, terus mengalir menjelang
ENTERTAINMENT
MEDAN Masyarakat Kota Medan yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) kini tidak perlu datang langsung ke kantor poli
NASIONAL
SIBOLGA Kebakaran hebat melanda Pasar Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, pada Sabtu malam (11/7/2026). Peristiwa tersebut menyebabkan
PERISTIWA