BALI -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pemerintah pusat memungkinkan pemberian insentif kepada kepala daerah yang berkontribusi besar terhadap devisa negara melalui sektor pariwisata.
Hal ini dikemukakannya saat kunjungan kerja di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (5/7).
Pernyataan ini menanggapi usulan Gubernur Bali Wayan Koster, yang sebelumnya meminta agar daerah tujuan wisata dunia seperti Bali mendapatkan insentif berupa pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dari pemerintah pusat.
Baca Juga:
"Insentif itu memungkinkan. Kita memiliki Dana Insentif Daerah (DID), dan untuk daerah yang memiliki kinerja baik dalam penguatan kapasitas fiskal, sangat mungkin menerima," ujar Bima Arya.
Wamendagri menambahkan, agar usulan ini dapat direalisasikan, perlu adanya regulasi yang mengatur kriteria dan ketentuan teknis mengenai siapa saja yang berhak menerima insentif tersebut.
Baca Juga:
"Harus ada kejelasan. Satu, kriterianya apa. Mana daerah yang layak dan berhak mendapat insentif, itu semua perlu diperjelas dalam aturan resmi," lanjutnya.
Meski saat ini belum ada aturan khusus, ia menekankan bahwa dana insentif daerah (DID) pada prinsipnya bisa dialokasikan ke daerah penghasil devisa dari sektor pariwisata.
Wamendagri juga menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas lebih lanjut mekanisme dan skema insentif yang dimaksud.
Selain soal anggaran, Bima Arya juga menyoroti pentingnya arah pemanfaatan dana insentif tersebut, yakni untuk mendorong pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
"Kami berharap pariwisata bukan hanya soal jumlah turis yang ramai, tapi bagaimana dampaknya berkelanjutan dan tetap ramah lingkungan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster telah menyampaikan langsung usulan insentif ini dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Denpasar. Ia menyebut bahwa Bali menyumbang hingga 44 persen dari total devisa pariwisata nasional, dengan Rp107 triliun perputaran ekonomi yang terjadi sepanjang 2024.
"Bali memiliki kontribusi besar terhadap devisa pariwisata nasional. Sudah sepatutnya pemerintah pusat memberi afirmasi dan keberpihakan kepada Bali agar kepariwisataannya semakin berkualitas dan berkelanjutan," ujar Koster.*
SUMUT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) barubaru ini menyita dua senjata api dari rumah pribadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Hukum dan Kriminal
MALAYSIA Sebuah video yang beredar luas di media sosial memicu gelak tawa warganet dan langsung menjadi viral. Video tersebut memperlihatka
Internasional
BANYUWANGI Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Posko Operasi SAR dan Poten
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Sumatera Utara yang dianggap masih s
Nasional
JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar pertunjukan kolosal bertajuk Jakarta dalam Warna di Bundaran HI pada Minggu (
Seni dan Budaya
MEDAN Jamaah haji asal Tapanuli Selatan yang tergabung dalam Kloter 20 Debarkasi Medan tiba kembali di Tanah Air setelah menunaikan ibadah
Nasional
MEDAN Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) secara res
Pendidikan
MEDAN Tanaman hias menjadi pilihan populer untuk mempercantik interior rumah. Selain memberikan nuansa alami, tanaman juga dipercaya dapat
Sains & Teknologi
JAKARTA Hujan lebat yang mengguyur wilayah Jabodetabek pada Sabtu (5/7/2025) kemarin menyebabkan sejumlah titik di Jakarta dilanda banjir.
Peristiwa
JAKARTA Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI semakin memanas, d
Politik