Prabowo: Saya Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi, untuk Melihat Indonesia Jaya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi utama menuju kebang
NASIONAL
TANGGERANG -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah mencopot enam pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai akibat dari kasus pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30 km di Tangerang. Keputusan ini diambil setelah adanya audit investigatif di internal kementerian.
Nusron menjelaskan bahwa enam pejabat tersebut diberhentikan dengan sanksi berat setelah terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, dua pegawai lainnya juga mendapatkan sanksi berat terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan pagar laut tersebut.
“Kami memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatan kepada mereka yang terlibat. Sanksi juga diberikan kepada dua pegawai lainnya,” kata Nusron dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1).
Delapan pejabat yang terkena sanksi terdiri dari JS (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang saat penerbitan sertifikat), SH (mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran), ET (mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan), WS, YS, NS, LM, dan KA yang memiliki jabatan di berbagai bidang di Kantah Tangerang.
Selain itu, Nusron juga mengungkapkan pencabutan lisensi terhadap Kantor Jasa Survei Berlisensi (KJSB) yang terlibat dalam pengukuran dan survei pagar laut tersebut. KJSB ini merupakan perusahaan swasta yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Tangerang dalam pengurusan sertifikat.
Pagar laut misterius ini diketahui memiliki 263 bidang tanah dengan sertifikat HGB, di mana 234 bidang terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, serta 9 bidang atas nama individu dan 17 bidang lainnya tercatat sebagai SHM. Nusron menyebutkan bahwa penerbitan sertifikat ini bermasalah dan cacat prosedur.
“Proses penerbitan sertifikat di kawasan pagar laut ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan kami akan menindaklanjuti hal ini dengan tegas,” tandas Nusron.(cnn)
(N/014)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi utama menuju kebang
NASIONAL
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kasus penyiraman air keras yang diduga melibatkan empat prajurit BAIS TNI terhadap ak
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN