Menhaj Sebut 14.115 Jemaah Umrah Masih Tertahan di Arab Saudi karena Gangguan Penerbangan
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyebutkan, sebanyak 50.374 jemaah umrah masih berada di Arab Saudi per 11
NASIONAL
JAKARTA -Di tengah dinamika politik pasca-Pemilihan Umum 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi sorotan terkait sikapnya terhadap kerja sama politik setelah pilpres. Berbagai pernyataan dan sikap dari para tokoh PKS mengisyaratkan bahwa partai ini tengah mempertimbangkan antara menjadi bagian dari koalisi pemerintah atau memilih posisi oposisi.
Salah satu tokoh PKS,Anggota Komisi I DPR RI, mengungkapkan bahwa pilihan tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak membatasi kemungkinan kerja sama dengan pihak lain. “Kita tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapapun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama,” ujarnya, menegaskan pentingnya kolaborasi di tengah perbedaan politik.
Namun, keputusan resmi PKS terkait koalisi atau oposisi akan ditentukan melalui musyawarah internal partai. Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak hanya bergantung pada preferensi pribadi, melainkan melalui proses musyawarah yang melibatkan Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
“Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal, tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat,” ucapnya, menggarisbawahi pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap langkah politik yang diambil.
Sementara itu, komunikasi antara PKS dengan partai-partai politik lain, termasuk dengan presiden terpilih Prabowo Subianto, disebutkan berjalan lancar. Hubungan yang baik dan saling silaturahim menjadi modal penting dalam menjalin kerja sama di eksekutif maupun legislatif ke depan.
Meskipun demikian, publik masih harus menunggu pengumuman resmi dari PKS terkait sikap politiknya pasca-pilpres. Waktu pelaksanaan musyawarah dan pengumuman keputusan akan menjadi titik penting yang ditunggu bersama. Dengan posisinya sebagai partai besar dengan basis massa yang kuat, keputusan PKS dalam menentukan arah politiknya akan memiliki dampak yang signifikan bagi arah politik nasional ke depan.
(N/014)
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyebutkan, sebanyak 50.374 jemaah umrah masih berada di Arab Saudi per 11
NASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo, Rismon Hasiholan Sianipar, resmi mengajukan permohonan restorativ
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memindahkan penahanan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, beserta dua tersangka lain
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara mulai menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Tahun ini, jumlah peneri
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR menggelar rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 di t
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kabupat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mendapat banyak kritik dari warganet di media sosial setelah nilai tukar rupiah se
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit Rp135,7 triliun hingga 28 Februari 20
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan proses penyidikan terkait tragedi longsor gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Banta
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, memperingatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tentang
INTERNASIONAL