Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, membandngkan pendekatan dua tokoh politik, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, terkait penanganan tingginya harga kebutuhan pokok dalam sebuah acara kampanye di Lebak, Banten.
Hasto menyoroti perbedaan strategi yang diambil oleh keduanya dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Menurut Hasto, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, telah merumuskan program bernama “KTP Sakti,” yang merupakan singkatan dari “Satu Kartu Terpadu Indonesia.” Program ini diungkapkan oleh Ganjar Pranowo sebagai solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi wong cilik atau rakyat kecil, mencakup aspek pendidikan dan kesehatan. Hasto menjelaskan bahwa KTP Sakti menjadi satu kartu terpadu yang memungkinkan rakyat miskin untuk mengakses berbagai layanan dengan lebih mudah, menggantikan kebutuhan akan banyak kartu yang sebelumnya digunakan.
https://youtu.be/HBF6fL_AXcU
Di sisi lain, Hasto juga menyoroti pendekatan yang diambil oleh Prabowo Subianto terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Menurut Hasto, Prabowo mengusulkan solusi yang melibatkan kenaikan pinjaman luar negeri, yakni utang sebesar Rp385 triliun untuk keperluan alutsista (alat utama sistem persenjataan). Hal ini menciptakan perbedaan strategi yang signifikan antara kedua calon presiden.
Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa perbedaan inilah yang menjadi poin krusial dalam perbandingan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam menanggapi isu ekonomi dan harga kebutuhan pokok. Sementara Prabowo mengusulkan pendekatan melalui peningkatan utang luar negeri, Ganjar Pranowo menawarkan solusi yang lebih terpadu melalui program KTP Sakti. (Ayu lestari)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK